Iklan

Terkait Dugaan OTT Oknum Kabid Diskanla Beberapa Waktu Lalu, Ketua HNSI Langkat Angkat Bicara

Wednesday, July 10, 2019, 10:16:00 PM WIB Last Updated 2019-07-10T15:16:00Z


Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Langkat, Zulham Efendi saat disambangi di kediamannya.

Langkat-Metrolangkat.com

Pasca tersiarnya pemberitaan Di media cetak dan online dugaan OTT oknum Kabid Budidaya Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) berinisial AS, dan seorang oknum penyuluh dari Diskanla berinisial D beserta seorang honorer berinisial B dan dua ketua kelompok nelayan yang berasal dari Tanjung Pura, Jum’at (5/7) kemarin, akhirnya menuai kritik pedas dari Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Langkat, Zulham Efendi.

Saat ditemui awak media di kediamannya di Dusun Fajar, Desa Pematang Tengah, Kecamatan Tanjung Pura, Rabu (10/7) sekira jam 13.00 Wib untuk memastikan bahwa anggotanya terlibat dalam dugaan OTT beberapa waktu lalu, Zulham mengaku masih menyelidiki informasi tersebut.

“Sudah aku telfon juga beberapa anggota rukun nelayan yang ada di Tanjung Pura ini, mereka juga mengaku sudah dengar isu tersebut, tapi gak tau ketua kelompok mana yang diamankan kemarin bang,” Beber Zulham, yang juga merangkap sebagai Ketua DPD Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (LKLH) Langkat tersebut.

Zulham yang sudah mengemban jabatan sebagai ketua HNSI Langkat selama 3 tahun ini merasa sangat terkejut dan kecewa saat mengetahui berita tentang dugaan OTT oknum Kabid Diskanla beberapa waktu lalu.

“Ada apa di Langkat ini sebenarnya? Kenapa sudah berulang kali terjadi OTT di Langkat ini terus masalahnya ngambang gitu aja? Kemarin OTT di Dinas P dan P ini di Diskanla pula. Ini menunjukkan kalau Langkat ni sudah bobrok. Mana yang katanya Langkat Bumi Bertuah," ketus Zulham dengan nada kecewa.

Pria yang bertubuh kecil dan tegas tersebut mengaku kalau selama HNSI Langkat di bawah kepemimpinannya sangat kurang diperhatikan oleh instasi terkait, dalam hal ini adalah Diskanla Kabupaten Langkat.

“Selama ini gak ada kerjasama yang baik dari Diskanla Langkat dengan HNSI. Padahal sudah aku ajukan ke Kadis agar setiap proposal yang diajukan kelompok nelayan agar melalui persetujuan ketua HNSI Langkat supaya tertib administrasinya. Jadi gak ada tumpang tindih dalam penerimaan bantuan dan agar terhindar dari pungli,” beber Zulham.

“Yang lucunya lagi bang, berapa nilai bantuan yang diserahkan Diskanla Langkat kepada anggota kelompok, aku gak tau berapa jumlahnya. Setiap kali aku ke Diskanla, aku gak pernah di gubris sama mereka. Mereka memberi himbauan ditengah kelomponk nelayan, kalau mengajukan proposal ke Diskanla melalui HNSI Langkat, pasti tidak akan diterima proposalnya. Ada apa ini, berarti kan ada permainan di Diskanla itu,” sambung Zulham.

Selain kecewa, aktifis muda ini juga mengaku senang dan bersyukur atas dugaan OTT tersebut. Pasalnya dia merasa do’a nya selama ini terjawab sudah.

"Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Senang kali aku masalah di Diskanla ini terangkat. Tapi yang disayangkan, kenapa kok mas AS pula yang diangkat. Padahal bagus kali mas AS itu bang,” dengan nada geram.

Zulham juga mengaku sudah muak dengan oknum pimpinan Diskanla Langkat. Pasalnya yang bersangkutan tidak pernah mau bekerja sama yang baik dengan ketua HNSI sebagai pimpinan wadah nelayan.

“Bayangkan lah bang, setiap ada penerimaan bantuan untuk kelompok nelayan, aku gak pernah diundang mereka. Pernah aku minta data penerima bantuan dari Pulau Kampai tahun 2017, tapi gak dikasih mereka. Tidak ada transparansi antara Diskanla dengan HNSI. Cocoknya oknum berinisial SBY itu nya yang diangkut Polisi kemarin itu. Dia nya pemainnya di Diskanla itu,” ketus Zulham.

Zulham mengaku, HNSI pernah mengajukan kerjasama dengan Diskanla tahun 2018 silam agar terlihat kemitraan yang baik antara HNSI dan Diskanla Langkat. Namun permohonan Zulaham tak digubris SBY yang merupakan pimpinan di Diskanla Langkat.

“Cukuplah tahun 2016 dana sebesar 1,7 Miliar dan tahun 2017 dana sebesar 3,7 miliar bantuan untuk nelayan berakhir begitu saja tanpa diketahui kemana dana itu disalurkan,” sebut Zulham.

Diakhir pertemuan itu, Zulham menghimbau kepada seluruh kelompok nelayan yang ada di Kabupaten Langkat agar mau kembali bersatu dan jangan mau terpecah belah.

“Jangan mau mendengarkan pihak-pihak yang ingin memecah belah antara rukun nelayan. Jika nelayan terpecah belah, akan rawan terjadi pungli dalam penerimaan bantuan,” harap Zulham.

Diketahui, sedikitnya ada 50 rukun nelayan di 10 Kecamatan di Kabuten Langkat. Sembilan Kecamatan tersebar di pesisir Langkat dan satu Kecamatan terletak di Sungai Padang Tualang.

“Dari 50 rukun nelayan tersebut, tercatat hampir 20.000 nelayan yang butuh perhatian dan bantuan dari instansi terkait. Jadi, jangan sekali-sekali mencuri hak mereka.” Tegas Zulham sembari mengakhiri pembicaraan. (Zar)
Komentar

Tampilkan

Terkini

Nasional

+
close