-->

Iklan

Terkait OTT Staf Dinas PUPR Binjai, Sekda : Itu Uang pembayaran Retribusi Alat Berat

Jumat, 22 November 2019, 15.55.00 WIB Last Updated 2019-11-22T08:55:18Z




M Mahfullah P Daulay SSTP MAP

Binjai-Metrolangkat.com


Sekretaris Daerah Kota Binjai, M Mahfullah P Daulay SSTP MAP, menduga telah terjadi  kesalahpahaman terkait  penangkapan staf di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Binjai oleh pihak Kepolisian dari Polres Binjai. Kepada wartawan usai menghadiri kegiatan pencanangan Kelurahan Tanah Seribu menjadi kelurahan bersih narkoba (bersinar) Kota Binjai tahun 2019, di Lapangan Tanah Seribu, Jumat (22/11),  Sekdako  menceritakan kronologis  tertangkapnya staf Dinas PUPR, yaitu SS (51) kasi alat berat, dan AH (40) selaku operator, yang diduga terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Polisi. 

"Benar bahwa ada ASN kita yang ditahan terkait dugaan OTT berdasarkan laporan yang saya terima dari Kepala Dinas PUPR. Atas kejadian ini, kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Polres untuk menyelidiki dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Jadi biarkan proses penyelidikan ini berjalan sebagaimana mestinya," ungkap Sekda.

Dalam kesempatan tersebut, Ipung panggilan akrabnya, menjelaskan kronologis kejadian yang menimpa ASN di Dinas PUPR, sesuai dengan laporan yang diterimanya, bahwa ada warga atau Oknum yang ingin menyewa Grader alat berat, dan dalam ketentuannya alat berat tersebut dapat disewa oleh pihak manapun, dengan catatan ketentuan yang sudah diatur kemudian membayar retribusi.

Atas penyewaan alat berat tersebut, pemohon telah diproses atas peminjaman Grader selama 7 hari, dan data penyewa telah ada di Dinas PUPR. Kemudian, pihak Operator Dinas terkait telah melakukan Survei pekerjaan guna memastikan apakah Grader yang di pinjam dapat memasuki kawasan yang dituju,  yakni berada di daerah Kuala Madu, Langkat.

"Sesuai informasi yang saya terima, SS beserta stafnya melihat langsung kondisi jalan yang akan di Grader nantinya, sesampai dilokasi pemohon peminjaman Grader berhalangan hadir sehingga diwakilkan. Kemudian menitipkan biaya retribusi yang hari ini mau diserahkan ke kas daerah untuk pemakaian pinjam pakai sewa alat Grader tersebut. Untuk nominal uangnya saya kurang tau pasti, tapi uang itu adalah uang retribusi yang didalamnya juga uang mobilisasi pengangkatan alat berat menuju lokasi," jelas Ipung, panggilan akrab Sekda Binjai.

Jadi dalam hal ini, SS staf kita itu menerima penitipan uang tersebut dan kurang dari 5 sampai 10 menit langsung terjadi penangkapan, diindikasikan uang tersebut adalah OTT, tegas Sekda.

"Saya tidak mempermasalahkan hal tersebut, dan saya mempunyai keyakinan bahwasanya pihak Kepolisian pasti profesional. Saya sudah perintahkan kepada Kadis, bendaharawan penerima, dan yang terkait dengan pengelolaan sewa menyewa untuk segera mengklarifikasi dan menunjukkan alat-alat bukti. Termasuk menyebutkan identitas pemohon dan kronologisnya agar berita ini tidak simpang siur," pintanya.

Ipung mengatakan, apa yang dijalankan pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Binjai, sah-sah saja. Tetapi melihat dari  kronologis yang ada, sepertinya telah terjadi kesalahpahaman baik penyampaian laporan dari pelapor. Untuk itu  dirinya berharap hari ini sampai dua hari ke depan, Dinas PUPR telah dapat menunjukkan alat-alat bukti.

"Kepada Kadis PUPR beserta pejabat struktural yang menangani hal ini, saya perintahkan untuk segera melakukan klarifikasi dan menceritakan kronologis serta menunjukkan alat bukti, serta identitas pemohon peminjaman alat berat tersebut, agar tidak simpang siur," pintanya.

Harapan kita semua permasalahan ini dapat segera diselesaikan demi hukum dan martabat secara Individual maupun Pemerintah Kota. Tentunya kami selaku atasan akan menerima laporan dan perkembangan penyelidikan sesuai dengan berjalannya waktu.

"Harapan kami jika memang tidak terbukti bersalah maka pihak kepolisian juga membuat satu tindakan yang menyatakan bahwa OTT itu tidak benar, saya tekankan tolong tuntaskan dan usut pelapor pertama yang melaporkan kepada penyidik yang menyatakan bahwasanya uang tersebut adalah uang yang tidak sesuai ketentuan, dan pihak Lembaga melalui Dinas PUPR bersedia memberikan keterangan, klarifikasi, serta menunjukkan alat bukti bahwasanya uang yang dititipkan tersebut adalah uang retribusi yang harus disetorkan hari ini. Dititipkan karena sudah lewat jam kerja karena sudah sore hari, kok menjadi OTT," kata Sekda.

Lebih lanjut dikatakan Ipung, apabila anggota kami terbukti bersalah nantinya kami akan menindaklanjuti sesuai sanksi yang berlaku pada ASN.

"Saya tegaskan kembali usut pelapor pertama, kalau tidak terbukti harus segera diklarifikasi  Dan kami tetap menunggu proses hukum dengan azas praduga tidak bersalah. Insha Allah keyakinan kami tinggi Polisi bekerja secara profesional," kata Sekda  mengakhiri  keterangan. (red)
Komentar

Tampilkan

Terkini

Nasional

+