Iklan

Kamis, 26 Desember 2019, 19.09.00 WIB
Last Updated 2019-12-26T12:09:32Z
Berita Hari Ini

Adanya Temuan Rekening Kepala Daerah Di Kasino, Muhri : Peran PPATK Sangat Strategis

Berita Viral



Muhri Fauzi Hafiz (foto net) 

Binjai-Metrolangkat.com


PPATK menduga adanya transaksi keuangan Kepala Daerah yang diduga melakukan penempatan dana dalam bentuk valuta asing dengan nominal Puluhan Miliar ke Rekening Kasino yang ada di Luar Negeri.

Hal itu dikatakan Kiagus Ahmad Badaruddin, yang menjabat sebagai Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan.

Dilansir dari Tribunnews.com, Kiagus menduga kepemilikan rekening kasino tersebut merupakan salah satu modus kepala daerah dalam tindak pidana pencucian uang.

”PPATK menelusuri transaksi keuangan beberapa kepala daerah yang diduga melakukan penempatan dana dalam bentuk valuta asing dengan nominal setara Rp 50 miliar ke rekening kasino di luar negeri,” ujar Kiagus di kantor PPATK, Jalan Juanda, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019).

Kendati demikian, Kiagus enggan mengungkap siapa saja kepala daerah yang mempunyai rekening di tempat-tempat perjudian tersebut.

Terkait adanya temuan PPATK itu, mantan legislator DPRD Sumut dari Partai Demokrat, Periode 2014-2019, sekaligus penulis buku #bunuhpolitikuang, Muhri Fauzi Hafiz, angkat bicara.

Menurut Pria berdarah Melayu ini, peran PPATK sangat strategis dan diperlukan guna mengawal upaya pencucian uang bagi para Pejabat Daerah dan Pusat.

"Terkait temuan adanya oknum Kepala Daerah dengan rekening puluhan Miliar Rupiah untuk Kasino tersebut, maka harus segera diusut," ucapnya, Kamis (26/12).

Hal itu menurut Muhri Fauzi, agar kepercayaan masyarakat tetap ada terhadap proses Politik, baik Pilkada maupun Pemilu.

Lebih lanjut dikatakan Muhri Fauzi, hari ini dengan biaya yang mahal untuk seorang calon Kepala Daerah bisa menang pada Pilkada, tentunya temuan PPATK di atas dapat menjadi contoh.

"Karena bisa kita duga uang yang ditaruh di Kasino itu mungkin akan digunakan untuk Pilkada," tegasnya.

Artinya, lanjut Muhri, melakukan politik uang agar bisa terpilih lagi. Sebab biaya politik uang pada Pilkada itu cukup besar. (red/tribun)