Iklan

Jangan Buat Produk Hukum Secara Copypaste

Wednesday, December 4, 2019, 4:45:00 PM WIB Last Updated 2019-12-04T09:45:19Z




Binjai-Metrolangkat.com


Walikota Binjai HM Idaham SH MSi  menegaskan agar dalam setiap menyusunan  produk hukum daerah,  baik surat keputusan, peraturan Walikota hingga Peraturan Daerah tidak dilakukan secara  salin tempel atau copy paste, dan harus menyesuaikan dengan dinamika yang ada di masyarakat.

Hal ini mengingat  produk hukum sangat penting sebagai dasar hukum kebijakan  sekaligus mencerminkan setiap kegiatan yang dilakukan Instansi  Pemerintah.

“Apabila terjadi masalah  hukum, yang dicari  adalah apa dasar hukum dari kegiatan itu,“ kata Idaham, saat membuka kegiatan Pelatihan Pembentukan Produk Hukum Daerah, berlangsung di aula Bappeda Kota Binjai, Rabu (4/11).

Menurut Walikota Binjai,  setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota harus memiliki dasar hukum. Karena itu diperlukan  ASN yang memiliki  keahlian di bidang perancangan peraturan (legal drafting).

Idaham menyebutkan, dibutuhkan setidaknya  dua orang pegawai yang memiliki kemampuan  legal drafting di tiap kantor atau dinas.

“Legal drafting sangat dibutuhkan, apalagi sekarang ini. Kita butuh kepastian hukum yang hampir tidak pasti," ungkap Idaham.

Dirinya berharap dengan  adanya pelatihan ini  maka kedepannya nanti  produk hukum yang dihasilkan berkualitas  dan dapat dipertanggungjawabkan.  Idaham juga  menegaskan tidak boleh  adalagi produk hukum  yang ditandatangani  dengan tanggal mundur  atau kegiatan yang tertunda dengan alasan  produk hukumnya belum selesai. Itulah pentingnya mempersiapkan semua  kegiatan dengan baik.

Pelatihan diikuti peserta  yang berasal dari tiap OPD di lingkungan Pemko Binjai. Sebagai narasumber adalah  Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumut, serta Victor Keenan Barus dari Biro Hukum Setdaprovsu.

Kepala Bagian Hukum  Setdako Binjai Salmadeni mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan ASN untuk penyusunan produk hukum daerah. (red)
Komentar

Tampilkan

Terkini

close