Iklan

Minggu, 22 Desember 2019, 14.09.00 WIB
Last Updated 2019-12-22T07:09:55Z
Opini

Mimpi Lama Masyarakat Langkat, Transparansi dan Akuntabilitas Pemkab Dan DPRD

Berita Viral



Foto ilustrasi net

Langkat-metrolangkat.com


Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik. Sehingga UU KIP sengaja dibuat agar terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, transparansi merupakan satu elemen penting dalam negara yang menganut azas demokrasi. Transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dambaan dan mimpi lama semua masyarakat, khususnya masyarakat kabupaten Langkat.

Masyarakat ingin mengetahui apa sebenarnya yang dilakukan oleh pengelola Pemerintah daerah yang telah diberikan kepercayaan untuk mengelola daerah.

Transparansi yang harus dilakukan pemerintah, terutama terkait pengelolaan dan pemanfaatan anggaran adalah langkah tepat dalam mengurangi tindak korupsi, melibatkan masyarakat dalam mengontrol dan mengawasi semua perencanaan dan realisasi anggaran daerah.

Keberanian Pemerintah membuka akses yang berkaitan dengan publik merupakan bagian dari pelaksanaan salah satu instrumen kontrol dalam demokrasi yang mengimplementasikan makna dari rakyat untuk rakyat, dan sebagai satu bagian dalam upaya menuju Good Governance.

Tranparansi yang dilakukan belumlah cukup hanya sebatas pada publikasi informasi anggaran saja, namun lebih luas lagi yaitu meliputi keterbukaan kegiatan yang telah dilaksanakan atau realisasi program kerja Pemerintah daerah, pendapatan dari pajak, pengelolaan dan penggunaannya yang transparan, publikasi kinerja pelayanan pegawai pemerintah kepada masyarakat, publikasi harta kekayaan pejabat dan pegawai tiap tahunnya, transparansi standar pelayanan kepada publik juga termasuk yang harus dipublikasikan.

Agar selaras, transparansi harus dipasangkan dengan akuntabilitas yang mana kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan, sebagaimana ditegaskan oleh Carson(2005), bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar penting dari Pemerintahan yang demokratik dalam masyarakat moderen, sehingga dengan kedua hal tersebut akan mampu meningkatkan kepercayaan publik dan dapat menjaga stabilitas pemerintah.

Selanjutnya, Pemerintahan yang terbuka adalah tujuan dari transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi dan tata kelola pemerintah.

Pemerintah terbuka merupakan keterbukaan negara atau Pemerintah kepada publik yang terkait data dan informasi, terkecuali data dan informasi yang terkait dengan rahasia negara yang tidak bisa diberikan kepada publik karena akan berdampak kepada keamanan dan kedaulatan negara.

Selain itu, Lembaga Wakil Rakyat yaitu DPRD, juga harus ikut melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. DPRD juga harus membuat transparansi terkait keuangan dan kinerja para anggotanya. DPRD wajib melaporkan kepada masyarakat yang telah memilih mereka pada saat pemilu. (Dky)