Iklan

Senin, 09 Desember 2019, 19.15.00 WIB
Last Updated 2019-12-09T12:15:14Z
Nasional

Puncak Peringatan Hakordia 2019, Hinca : Semoga SDM KPK Dapat Ditingkatkan

Berita Viral



Hinca IP Pandjaitan XIII (foto net) 

Jakarta-Metrolangkat.com


Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, beserta sejumlah Tokoh Nasional lainnya, menghadiri Puncak acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2019, yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (9/12).

Namun, Presiden RI, Joko Widodo, tidak hadir dalam acara Hakordia 2019 yang mengusung tema "Bersama Melawan Korupsi untuk Indonesia Maju" dan digelar di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/12).

Selain Jokowi, beberapa tokoh nasional pun tampak tidak hadir. Salah satunya adalah Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Hinca IP Pandjaitan XIII.

Pun begitu, pemilik tagar #NgakAcciCeng ini meminta maaf atas ketidakhadirannya di puncak acara Hakordia 2019 ini.

"Sebelumnya saya meminta maaf tidak sempat hadir dalam Hakordia 2019, karena memang ada tugas dan kewajiban di Dapil yang patut saya laksanakan," ucap Hinca, Senin (9/12) Siang, sekira Pukul 12.00 Wib.

Namun, lanjut Hinca, saya juga baru mendapat kabar bahwa Presiden Jokowi juga absen dalam Hakordia tahun ini.

"Sayang sekali, padahal teman-teman Komisioner KPK sangat menanti kehadiran Beliau, terlebih KPK juga menanti hadiah PERPU yang mungkin saja Presiden bawa," ungkapnya.

Diakui Pria berdarah Batak ini, tahun 2019 adalah tahun yang berat bagi penegakan hukum dalam semangat pemberantasan korupsi di Negara kita. Sebab, masyarakat banyak yang memandang terjadi pelemahan bagi Lembaga KPK melalui produk hukum yang baru saja disahkan beberapa waktu lalu, yakni Revisi UU KPK.

"Suara publik yang masih meminta Presiden Jokowi mengeluarkan PERPU adalah disebabkan kecemasan yang tinggi pelemahan KPK terjadi, terutama karena adanya Dewan Pengawas," ujar Hinca.

Karena itu, ungkap Pria kelahiran Asahan, 25 September 1964 ini, kita mendesak Presiden Jokowi, guna memastikan Dewan Pengawas yang akan diisi melalui penunjukan Presiden, dapat Kredibel dan berada pada jalur penguatan kinerja KPK.

"Ini merupakan tantangan yang serius bagi Beliau (Presiden Jokowi-red) sebagai pemegang kendali Pedang Keadilan memerangi Korupsi di Indonesia," bebernya.

"Masukan saya, jika ditelisik dari Substansi Undang Undang KPK yang baru, maka saya hanya berharap Dewan Pengawas yang akan terbentuk dapat terbebas dari tekanan Politik manapun. Artinya, Independensi tetap terjaga, karena hal tersebut yang paling mahal dan spesial dari tubuh lembaga KPK ini," sambung Hinca.

Lebih lanjut dikatakan dikatakan tokoh Nasional ini, alasan dirinya berharap Dewan Pengawas yang akan terbentuk dapat terbebas dari tekanan Politik manapun, sebab banyak Polemik yang muncul mengenai penafsiran bahwa Pimpinan KPK bukan Penyidik dan Penuntut Umum lagi.

"Tapi saya memandang lain, bahwa Pasal 21 Undang Undang KPK yang baru menyebutkan bahwa komposisi KPK adalah Dewan Pengawas, Pimpinan KPK dan Pegawai KPK. memang dalam Undang Undang KPK yang baru ini tidak ada Pasal lagi yang menyebutkan bahwa pimpinan KPK adalah Penyidik dan Penuntut Umum, tapi Pasal 6 huruf e dan f UU KPK menyebutkan, bahwa KPK bertugas melakukan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Eksekusi," ungkapnya.

Jadi, lanjutnya, jika ditarik kembali pada Pasal 21, maka Pimpinan KPK adalah salah satu unsur di dalam KPK, sehingga kewenangan itu tetap ada.

Legislator dari Partai Demokrat yang kini duduk di Komisi lll DPR RI ini juga berharap agar kedepannya Sumber Daya Manusia (SDM) KPK dapat ditingkatkan kualitasnya. Hal itu mengingat bahwa praktik kejahatan Korupsi sudah berkembang modus dan juga perilaku pelakunya.

"Manajemen SDM menjadi penting bagi pimpinan KPK yang baru nanti. Jangan malu untuk belajar dari Hongkong dan Singapura. Jika Internal sudah kuat, maka saya percaya kedepan KPK mampu bekerja lebih baik," tutup Suami dari Engelbertha EP Silalahi ini, seraya berpesan kepada KPK, agar jangan berhenti bekerja agresif.

Diketahui, KPK menggelar acara peringatan Hakordia 2019 dengan tema "Bersama Melawan Korupsi untuk Indonesia Maju" telah dimulai sejak 6 Desember 2019. Acara puncak digelar pada hari ini. Sementara, acara peringatan Hakordia 2019 di KPK akan berakhir pada 13 Desember 2019. (red)