-->

Iklan

Sp4n-Lapor, Saluran Pengaduan Terhadap Pelayanan Publik Di Kota Binjai

Selasa, 17 Desember 2019, 21.26.00 WIB Last Updated 2019-12-17T14:26:19Z



Binjai-Metrolangkat.com


Pemerintah Kota (Pemko) Binjai menggelar Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Laporan Aspirasi  dan Pengaduan Online Rakyat (Sp4n -Lapor), Selasa (17/12) di Aula Kantor Walikota, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota.

Kegiatan Sosialisasi Sp4n-Lapor yang diadakan Pemko Binjai itu menghadirkan Pemateri dari Perwakilan Ombusdman Sumatera Utara dan perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Transparansi Untuk Anggaran (FITRA) Wilayah Sumatera Utara, serta dihadiri sekitar 80 orang peserta.

Dedi Irsan, Perwakilan Ombusdman Sumut saat penyampaian materi mengatakan, bahwa pihak Ombusdman sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi Sp4n-Lapor yang dilakukan Pemko Binjai.

Dikatakan Dedi lagi, Pemko Binjai termasuk 4 Kota yang akan terhubung dengan Sp4n-Lapor.

"Kota Binjai adalah salah satu yang melakukan sosialisasi Sp4n-Lapor. Sebelumnya daerah yang sudah melaksanakan kegiatan yang sama yakni Kota Siantar, Kabupaten Gunung Sutomo dan Kabupaten Deli Serdang," ujar Dedi di kegiatan tersebut.

Lebih lanjut dikatakan Dedi Irsan, jika diurutkan, Kota Binjai masuk dalam kategori zona "Kuning" dalam pelayanan publik.

"Artinya Kota Binjai hanya sebatas biasa-biasa saja dalam pelayanan publik," beber Dedi Irsan.

Dedi juga menjelaskan jika Ombusdman merupakan lembaga negara yang bertugas dalam mengawasi lembaga, baik Pemerintah maupun Swasta yang melayani pelayanan publik yang sumbernya dari APBN maupun APBD.

"Tujuan Sp4n-Lapor adalah agar  penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik, serta memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam penyampaian pengaduan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik," beber Dedi Irsan, seraya menambahkan jika penyelenggara wajib menyelesaikan pengaduan masyarakat paling lama 60 hari. Sebab, jika tidak selesai dalam waktu itu, maka akan diambil alih oleh Ombudsman.

Ditempat yang sama, salah seorang perwakilan Forum Transparasi Untuk Anggaran (FITRA) Wilayah Sumut, mengatakan bahwa pemenuhan Standarisasi pelayanan publik adalah respon terhadap pengaduan masyarakat.

"Harapan kami setelah kegiatan ini berlangsung, maka respon terhadap masyarakat akan mampu meningkatkan pesan melalui pesan Sp4n-Lapor, karena sudah ada petugasnya," ungkap perwakilan FITRA Wil Sumut.

Sementara itu, Walikota Binjai HM Idaham, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Administrasi Umum, Meidy Yusri, mengatakan, Sp4n-Lapor merupakan sebagai sarana informasi dua arah bagi masyarakat dan Pemko Binjai.

"Tujuannya agar masyarakat memiliki satu saluran pengaduan terhadap pelayanan publik," ucap Idaham melalui Meidy Yusri.

Lebih lanjut dikatakan Meidy saat membacakan pesan HM Idaham, usai kegiatan ini, semoga Pemko Binjai dapat segera berbenah dalam pelayanan publik, sehingga pengaduan masyarakat dapat segera terlayani dengan adanya petugas yang ditunjuk.

Diketahui, untuk keanggotaan Tim  Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Laporan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Sp4n-Lapor) Pernerintah Kota Binjai sudah dikuatkan dengan SK Walikota Binjai Nomor : 188.45-876/K/TAHUN 2019, tanggal 12 November 2019. (red)
Komentar

Tampilkan

Terkini

Nasional

+