Iklan

Minggu, 26 Januari 2020, 18.37.00 WIB
Last Updated 2020-01-26T11:37:26Z
Berita Hari Ini

Lakukan Ploting Sepihak Masyarakat Sei Litur Gugat BPN Langkat

Berita Viral
Sidang lapangan atas lahan yang disengketakan masyarakat Sei Litur atas Klaim PTPN II


Langkat, Metrolangkat.com

Sebanyak 119 orang dari 215 warga petani Desa Litur Tasik Kecamatan Sawit Sebrang Kabupaten Langkat melalui Kuasa Hukumnya Pada Kantor Hukum Mas'ud,MZ,SH,MH & Rekan sejak bulan Oktober 2019 telah melakukan Gugatan terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.10 Tahun 2012.

Gugatan tersebut telah teregister pada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan perkara Reg.No.269/G/2019/PTUN-Mdn. Antara Suzasri M.Yahya (Perwakilan Masyarakat) melalui kuasa hukumnya, Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Langkat sebagai Tergugat, PT.Perkebunan Nusantara II sebagai Tergugat II Intervensi I dan PT.Bank Rakyat Indonesia sebagai Tergugat II Intervensi II.

Gugatan ini berawal pada saat tanggal 5 September 2019 pihak PTPN  II dan BPN Langkat melakukan kegiatan ploting atau pegambilan titik koordinat pada lahan perkampungan warga Desa Litur Tasik tepatnya pada Dusun V, VI dan VII, yang mana pada saat itu petugas BPN Langkat menjelaskan Ploting ini berdasarkan Sertifikat No.10 Tahun 2012 dan pegambilan titik koordinat akan kita mulai dari beberapa patok batas yang ada pada sertifikat. 

Pada saat sertifikat dipertunjukan maka masyarakat yang pada saat itu didampingi kuasa hukumnya heran dikarenakan proses pembuatan atau pegukuran lahan pada Sertifikat HGU tersebut mereka tidak megetahui. 

"Ini kan aneh,,ditanah perkampungan warga petugas BPN menerbitkan sertifikat tanpa memberitahukan masyarakat, sedangkan sejak tahun 1983 masyarakat sudah berada di kampung ini. 

Bukankah pada peraturan penerbitan HGU di lokasi yang sedang dikuasai oleh masyarakat harus diselesaikan terlebih dahulu baru proses, dan kami yakin proses terbitnya HGU no.10 ini hanya proses diatas meja mereka tidak kelokasi, ucap Suzasri M.Yahya pada wartawan disela-sela kegiatan Pemeriksaan Stempat bersama para pihak dan majelis hakim PTUN Medan Jumat, 
(24/1).

Selain itu, Mas"ud,MZ,SH,MH, Kuasa Hukum Masyarakat selaku Penggugat, pada wartawan mengatakan, " Menurut kami pada Pemeriksaan Stempat atau yang biasa disebut oleh masyarakat dengan istilah Sidang lapangan, banyak kejangalan-kejangalan yang terjadi 

Diantaranya pihak Tergugat tidak bisa menunjukan patok batas HGU No.10 dan megakui bahwa proses ploting pada tanggal 5 September dilakukan sepihak tanpa melibatkan masyarakat, padahal pada saat itu ratusan masyarakat  ikut menyaksikan kalau mereka tidak menemukan patok sehingga berinisiatip melakukan sendiri" dan membuat berita acara serta peta hasil ploting yang menjelaskan lahan perkampungan warga tersebut masuk areal HGU No.10.

Saya kira apa yang mereka lakukan atas proses pembuatan HGU tersebut telah megabaikan tata cara penetapan HGU Kementetian Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional yang memiliki banyak landasan hukum. Yang tidak dapat saya jelaskan lebih rinci dalam kesempatan ini, sebab masih dalam proses hukum.

Saat ditanya apakan pihak masyarakat selaku penggugat dapat memenangkan gugatan ini, "dengan tegas dan yakin Mas'ud selaku kuasa hukum penggugat mengatakan,,Insyaallah gugatan ini berhasil

Dan areal milik 215 orang masyarakat seluas 203,4326 Ha.(dua ratus tiga koma empat ribu tiga ratus dua puluh enam hektar) yang diproseh dan diusahai sejak tahun 1953 dan pada tahun 1968 pemerintah kabupaten langkat telah membentuk panitia Landerfrom dengan No Durat 229/LR/IV/10/68 tanggal 21 Oktober 1968 untuk memberikan hak atas tanah kepada 215 orang masyarakat petani desa litur

Dan dikuatkan lagi dengan surat keputusan Gubernur Sumatra Utara No.136/DA/HML/L/79 tanggal 10 Juli 1979 yang ditanda tanggani oleh Drs.Nizir Rasul selaku Gubernur Sumatra Utara. 

Selain itu objek tanah hingga saat ini dikuasai, diusahai oleh masyarakat yang mana tanah tersebut telah memiliki batas parit yang dibuat oleh PTPN II.pada tahun 2010. 

Artinya secara fisik jelas lahan perkampungan terpisah dengan perkebunan nah kenapa bisa muncul sertifikat HGU mereka, semoga Majelis Hakim memberi putusan yang sesuai dengan harapan Masyarakat ucapnya Mas'ud yang biasa disebut pengacara rakyat.".

Dari pantauan wartawan kegiatan Pemeriksaan Setempat tersebut dihadiri oleh para pihak dan majelis hakim PTUN Medan, Camat Kecamatan Sawit Sebrang, Pemerintahan Desa Litur dan ratusan masyarakat, kegiatan berjalan sukses.(yal)