Iklan

Pat Gulipat Ganti Rugi BBU : Bangun Proyek Diskanla Langkat Dilahan Bodong..?

Wednesday, January 15, 2020, 8:12:00 AM WIB Last Updated 2020-01-15T01:12:41Z
Dinas Perikanan dan Kelautan. 


Langkat - Metrolangkat.com

Centang perenang masalah ganti rugi sarana dan prasarana lahan maupun bangunan  pemijahan benur atau pun tambak Balai Benih Udang (BBU) yang dikelola Dinas Perikanan dan Kelautan Pemkab Langkat di Desa Tanjung Pasir, Kec.Pangkalan Susu, semakin meluas. Permasalahan demi permasalahan juga semakin terkuak.

Betapa tidak, proyek pembangunan sarana dan prasarana BBU Diskanla yang dulu dibangga-banggakan tersebut harus berakhir tragis dengan keberadaan proyek reklamasi pantai untuk pembangunan kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT.PLN (Persero).

Puluhan hektar lahan mangrove di pesisir pantai secara otomatis turut punah. Biota laut yang selama ini menjadi tempat mencari nafkah masyarakat nelayan tradisional di wilayah itu pun harus rela tertimbun.

Tidak jelas alas hak perusahaan BUMN pengelola setrum negara itu saat mereklamasi kawasan pantai untuk mendirikan kawasan PLTU yang dikerjakan perusahaan serta pekerjanya mayoritas berasal dari negara China Thiongkok itu.

Yang jelas, tidak saja lahan mangrove punah, tapi aset Pemkab Langkat yang notabene turut menyikapi rekomendasi perijinan reklamasi kawasan pesisir pantai oleh PLN tersebut, malah ikut musnah.

Padahal, Pemkab Langkat melalui Dinas Perikanan dan Kelautan, sudah menggelontorkan miliaran rupiah untuk membangun sarana dan prasarana kawasan BBU di tempat itu.

Beteng-beteng tempat pemijahan benur udang serta bangunan permanen mewah yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah daerah setempat, kini hanya tinggal puing serta menjadi 'rumah hantu'. Semua fasilitas peralatan kebutuhan pembibitan udang, raib entah kemana.

Ya, operasional kawasan BBU milik Diskanla Langkat, tutup secara tragis akibat dampak penimbunan atau reklamasi kawasan pantai pesisir karena pembangunan PLTU tersebut.

Soal ganti rugi, sebenarnya PT.PLN (Persero) Pusat itu tidak ada masalah. Mereka siap memberikan ganti rugi lahan serta aset sarana dan prasrana BBU lainnya yang notabene merupakan milik Pemkab Langkat ini.

Namun, seiring berjalannya waktu, sejak awal tahun 2012 lalu, janji PT.PLN (Persero) Pusat untuk memberikan ganti rugi seluruh aset milik Pemkab Langkat itu hingga kini konon belum terealisasi.

Padahal, sudah berulangkali Pemkab Langkat melalui Diskanla, melakukan pergantian konsultan untuk menghitung nilai kerugian seluruh aset BBU yang disesuaikan penghitungan pihak konsultan PT.PLN.

Sayang, ganti rugi sesuai harapan Pemkab Langkat sekitar Rp2 miliar lebih, harus terkatung-katung. Saat ini semua bungkam.

Dugaan adanya upaya penilepan ganti rugi seluruh aset BBU milik Diskanla tersebut, semakin santer terdengar bersamaan dengan mulai bungkamnya pihak-pihak terkait, khususnya pejabat Pemkab Langkat saat ditanya masalah realisasi ganti rugi aset BBU di Pangkalan Susu ini.

Terbaru, informasi yang diperoleh www.metrolangkatbinjai.com, dari beberapa staf Diskanla Langkat, sampai saat ini ganti rugi seluruh aset BBU belum terlaksana dan sudah tidak lagi terdengar hasilnya.

"Kayaknya belum terealisasi, Bang. Tapi entahlah, karena sudah lama kali. Udah berapa kali kita mengganti konsultan hukum untuk menghitung total nilai aset yang akan disodorkan ke PLN, tapi ya tetap gak jalan juga. Kami gak tau lagi apakah sudah terealisasi atau belum," ujar staf Diskanla bertubuh tambun tersebut.

Dilain pihak, sumber media ini di DPRD Langkat yang juga merupakan politisi dapil Pangkalan Susu, saat dikonfirmasi terkait ganti rugi seluruh aset BBU milik Diskanla, mengaku belum memahami duduk permasalahannya.

Namun, beberapa saat kemudian, wakil rakyat yang masih enggan disebut namanya ini memberikan informasi mencengangkan.

Pasalnya, wakil rakyat yang merupakan salah satu unsur pimpinan dewan ini ternyata sangat konsen dengan pemberitaan Pat Gulipat Ganti Rugi BBU yang dijanjikan PT.PLN kepada Pemkab Langkat.

"Tolong tulis Bang. Ternyata ada yang tidak beres dengan pelaksanaan berbagai proyek kegiatan pembangunanan sarana dan prasarana BBU Diskanla Langkat di Pangkalan Susu ini. Saya sudah menghubungi 'orang dalam' dari pihak PLN.

Ternyata pihak PLN sebenarnya sudah siap memberi ganti rugi seluruh aset BBU yang tutup akibat pembangunan kawasan PLTU. Namun setelah pihak PLN mengutus konsultan mereka ke lokasi BBU, ternyata lahan BBU yang selama ini dibangun menggunakan anggaran pemerintah, lahannya bodong, alias tidak memiliki alas hak.

Artinya, pihak PT.PLN tidak bisa membayar ganti rugi lahan lokasi BBU sebagaimana yang diklaim merupakan aset Pemkab Langkat, jika tidak memiliki alas hak yang sah," ujar politisi yang saat ini masih enggan disebutkan identitasnya dalam pemberitaan, kepada metrolangkatbinjai.com, Selasa (14/1/2020) melalui ponselnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan Pemkab Langkat melalui Diskanla, sudah melanggar hukum.

"Bagaimana mungkin pihak PT.PLN berani melakukan ganti rugi lahan BBU yang sama sekali tidak memiliki alas hak yang sah. Artinya, lahan lokasi BBU Dinas Perikanan Langkat itu statusnya tidak mempunyai dasar hukum status kepemilikan lahannya

. Coba konfirmasi aja langsung ke Sekda. Mainkan terus beritanya. Pihak PLN mengambil kebijakan bersedia membayar kompensasi bangunan beserta isinya.

Tapi pihak Pemkab Langkat keberatan jika hanya dibayarkan kompensasinya aja. Karena lahan BBU ini dianggap Pemkab merupakan aset daerah meski status lahannya ilegal.

Nanti saya juga akan memanggil pihak-pihak terkait bersama komisi yang membidangi masalah ganti rugi BBU Diskanla ini," tandasnya.

Terpisah, mantan Kadiskanla Langkat yang kini telah menjadi Kepala Dinas PUD Langkat, Subiyanto, menghubungi media ini mengatakan jika ganti rugi lahan serta sarana dan prasarana BBU Diskanla di Pangkalan Susu belum terealisasi sama sekali.

"Kalau masalah ganti rugi BBU dari pihak PLN, belum ada. Siapa yang bilang sudah terealisasi. Kita gak tau kenapa terus molor," ujar Subiyanto yang tiba-tiba menghentikan keterangannya karena terdengar dirinya sedang menerima panggilan dari pihak lain terkait masalah pelaksanaan pekerjaan di instansi yang dipimpinnya saat ini.(bersambung)
Komentar

Tampilkan

Terkini

Nasional

+
close