Iklan

Senin, 03 Februari 2020, 20.19.00 WIB
Last Updated 2020-02-03T13:19:41Z
Berita Hari Ini

LPK Soroti Kinerja Polres Langkat Yang Selalu Kecolongan

Berita Viral
Norman Ginting Waketum LPK


Stabat,metrolangkat.com

Akhir akhir ini berbagai penangkapan oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara(Poldasu) di Langkat membuat Polres Langkat mengalami banyak kecolongan kasus hukum, khususnya oknum ASN nakal di jajaran Pemkab Kabupaten Langkat.

Norman Ginting SE selaku Wakil Ketua Umum(Waketum) Lembaga Pemberantasan Korupsi(LPK) angkat bicara,dirinya atas nama Lembaga ataupun pribadi sebagai warga NKRI khususnya Langkat mengungkapkan kecewa dengan kinerja Polres Langkat akhir akhir ini.

Norman berasumsi,Polres Langkat telah berulang kali kecolongan dengan penangkapan berbagai oknum ASN nakal di jajaran Pemkab Langkat oleh tim unit Tipidkor Poldasu.

"Kita kecewa dengan kinerja Sat Reskrim Polres Langkat khususnya Unit Tipidkor yang kita nilai selalu terbuai dengan persoalan yang menjadi Delik Aduan dan laporan dari LSM tanpa adanya hasil yang memuaskan bagi pelapor",ujar Norman kepada awak media metrolangkat.com.Senin(03/02/2020).

Lebih dari itu dibeberapa kasus,meskipun laporan sudah diberikan dan diperiksa,namun Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP) tak diterima oleh pelapor,tambahnya.

Lebih lanjut Norman mengatakan,"Saya pernah diskusi dengan Prof.Adrianus     Meliala salah seorang Komisioner Ombudsman,bahwa pelapor wajib mengetahui SP2HP.Jika tidak,maka mereka(Penyidik) telah melakukan mall administrasi".

Dari penelusuran dan laporan DPW LPK Sumut yang diterima DPN LPK tentang kinerja Polres Langkat dalam menjalankan tugas sebagai pengayom dan pelindung masyarakat serta sebagai ujung tombak penegakan hukum,baik itu untuk kasus KKN,Judi dan lainnya terkesan sangat lemah.

"Jadi seakan akan terjadi dugaan 'Main mata' dengan segenal instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Langkat",sambungnya.

Sebagai contoh,DPW LPK Sumut pernah beberapa kali membuat laporan ke Polres Langkat,namun jawaban yang diterima tetap sama.

"Mereka(Penyidik) selalu menjawab,kasusnya tidak dapat diteruskan,karena kerugian negara telah dikembalikan".Seolah olah UU No 31 Tahun 1999 tentang Korupsi dan Tugas kita sebagai sosial kontrol tidak memiliki kekuatan hukum",kesal Norman.

Kita menduga,sepertinya tidak ada keinginan Polres Langkat untuk melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang berlaku,bahwa untuk ini diperlukan penyegaran di tingkat pimpinan Polres Langkat atau mungkin juga perlunya Irwasda Poldasu untuk memeriksa kinerja Kapolres Langkat ini",harap Norman.

Ada beberapa informasi tentang kinerja oknum aparat Polres Langkat dari penelusuran DPW LPK Sumut yang dirasa sangat tidak mendukung jalannya penegakan hukum.

"Lihatlah,segala macam bentuk perjudian yang menjadi Atensi Kapolda Sumut untuk diberantas,justru tetap subur di wilayah hukum Polres Langkat.

Diduga,para bandar judi dan oknum aparat penegak hukum telah saling kenal,sehingga perjudian tetap marak di berbagai daerah di Kabupaten Langkat ini,ketus Norman dengan nada kesal.

"Selain itu,ada juga dugaan bahwa adanya setoran ke pihak Polres Langkat melalui salah satu Perwira untuk aman dan terus berlangsungnya praktik perjudian di negeri bertuah ini",ujarnya.

Terpisah,Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Teuku Fathir Mustafa saat dikonfirmasi via WhatsApp oleh awak media terkait hal tersebut,memilih diam dan tak membalas pesan.(dik)