Iklan

Jumat, 07 Februari 2020, 21.39.00 WIB
Last Updated 2020-02-07T14:39:05Z
Hukum& Kriminal

LSM Berkordinasi Minta Mabes Polri Usut Dilepasnya Oknum Camat Babalan Oleh Dikrimsus Poldasu

Berita Viral

Bambang S Ketua LSM Berkordinasi

Langkat,Metrolangkatbinjai.com

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, oknum Camat dan Sekcam Babalan Kabupaten Langkat ternyata tidak ditahan, Jum'at,(7/2/2020).

Keduanya tertangkap tangan tengah melakukan pungutan liar Pembuatan ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 5 juta, selain tidak ditahan, keduanya masih bekerja kembali.

Kedua oknum tersebut yakni berinisial YP Camat serta ST selaku Sekretaris Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

Keduanya ditangkap Operasi Tangkap Tangan oleh Dirkrimsus Polda Sumut pada Rabu 29/1/2020 lalu.

Menurut Kombes Pol Roni S Dirkrimsus Polda Sumut saat di konfirmasi melalui selulernya, membenarkan bahwa tidak ada penahanan terhadap Camat Babalan dan Sekcam dalam kasus pungli di karenakan Barang Bukti (BB) nya hanya Rp.5 juta, sebutnya.

Sementara, Pemerintah Kabupaten Langkat melalui inspektorat dan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat, menjamin Camat Babalan dan Sekcam agar tidak ditahan dan kita juga sudah berkordinasi dengan pihak Kajari, terangnya.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penahanan seseorang didasarkan dalam dua pertimbangan yakni objektif dengan mengacu pada aturan yang berlaku serta subjektif yang didasari pertimbangan penyidik dari hasil gelar perkara.

Ketua DPW LSM Berkordinasi Langkat, Bambang S, meminta kepada Mabes Polri agar dapat mengungkap dugaan kasus tangkap lepas OTT Camat Babalan oleh Dirkrimsus Polda Sumut.

Apabila telah ditetapkan sebagai tersangka, bolehkah tersangka tersebut tidak ditahan, dimana dasar hukumnya, tanya Ketua DPW LSM Berkordinasi Langkat.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) perintah penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, paparnya.

Sedangkan alasan obyektif diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Seorang tersangka tidak ditahan, jika tersangka tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP dan tidak ada keadaan-keadaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

Namun jika memang sudah ada perintah penahanan atas tersangka YP, tersangka dapat meminta penangguhan penahanan.

Untuk seseorang mendapat penangguhan penahanan, harus ada Permintaan dari tersangka atau terdakwa.

Permintaan penangguhan penahanan ini disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana ditetapkan ada persetujuan dari tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan, imbuh Bambang S menutup.(Red)