Iklan

Senin, 16 Maret 2020, 23.14.00 WIB
Last Updated 2020-03-16T16:14:47Z
Berita Terkini

Pembahasan Soal Portal Masih Alot, Komisi D DPRD Langkat Rekomendasikan 3 Poin Penting..

Berita Viral
Rapat dengar pendapat Komisi D DPRD Langkat membahas soal pemasangan Portal ditengah jalan bersama perwakilan masyarakat,pengusaha dan LSM. 
Langkat,metrolangkat.com

Pro dan kontra dimasyarakat akibat pemasangan portal di Pasar 1 Wampu dan Desa Jentera membuat Komisi D DPRD Langkat kembali mengelar rapat dengar pendapat (RDP) di ruangan Komisi D DPRD Langkat.Senin(16/3/2020).

Disamping dihadiri seluruh anggota komisi D DPRD Langkat ,RDP yang dipimpin langsung Sri Bana Perangin angin yang juga ketua Komisi D DPRD Langkat juga menghadirkan perwakilan pengusaha galian C,LSM Perjuangan Keadilan(Peka),dan masyarakat wampu.

Dalam RDP komisi D tersebut,Sugiono yang juga mantan anggota DPRD Langkat mewakili dan memperkenalkan masing masing pengusaha galian C ,ormas dan perwakilan masyarakat Wampu.

Selanjutnya,Riza Agustinus Kaban sebagai ketua LSM Peka Provinsi Sumatera Utara mewakili pengusaha dan investor di Wampu menyampaikan sorotan tentang dasar hukum pemasangan portal di Kabupaten Langkat khususnya Kecamatan Wampu.

Di ruangan yang sama,anggota komisi D Johan wiryawan bangun menanyakan kepada Camat Wampu tentang hasil rekomendasi RDP yang lalu,yakni meminta Camat menyelesaikan permasalahan portal di pasar I dan Portal berdasarkan Peraturan Desa(Perdes) di Desa Jentera,agar tidak ada timbul polemik yang lebih besar di tengah  masyarakat.

Syamsul Adha STTP selaku Camat Wampu menanggapi pertanyaan tersebut dan mengatakan,pihaknya menunggu permintaan warga untuk mengadakan rapat interal di kecamatan agar dapat diselesaikan dengan sebaik baiknya,mengingat terjadi perbedaan pendapat antara masyarakat yg pro dan kontra terkait kedua portal tersebut.

"Mau gimana lagi,sampai dengan hari ini,belum ada masyarakat yang datang untuk meminta rapat di kecamatan terkait kedua portal tersebut",ucapnya.

Mirisnya lagi,80 persen galian C di Kecamatan Wampu tidak ada ijin,lalu beri saya alasan dan dasar hukum untuk membuka portal agar nantinya pihak kami tidak menjadi bulan bulanan,ketus Syamsul Adha.

Sementara itu masih di ruangan yang sama,Sucipto anggota komisi D menyatakan dengan tegas pemasangan portal tidak harus diatur oleh Peraturan Bupati(Perbub) ataupun Peraturan Daerah(Perda),sebab bisa saja portal dipasang berdasarkan Undang Undang.

Hal senada juga disampaikan Ajai Ismail dan menyatakan sikap untuk mendukung pernyataan Sucipto,selain itu Ajai mengatakan,sangat disayangkan keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Langkat,karena anggaran yang digelontorkan untuk itu sangat sedikit.

Bayangkan,sudahlah anggaran sedikit,lalu jalan itu cepat hancur,tentunya yang paling terdampak yakni masyarakat pedalaman sana,cetusnya.

J Ginting mewakili Kadishub Langkat yang juga Kabag Lalulintas turut menyampaikan,proses pemasangan portal di Kabupaten Langkat sudah dimulai sejak tahun 2015 berdasarkan aspirasi masyarakat agar menjaga aset sarana infrastruktur jalan dari kerusakan akibat truk yang melintas melebihi tonase muatan yang sudah ditentukan.

Selain itu,pemasangan portal juga berguna untuk mengantisipasi polemik hukum yang terjadi di tengah masyarakat demi menjaga dan merawat jalan yang sudah dibangun,tambah Ginting.

Di akhir RDP seluruh anggota Komisi D DPRD Langkat memutuskan 3 poin rekomendasi yaitu :

1.Meminta agar Camat Wampu segera menindaklanjuti dengan membuat rapat internal antara masyarakat Wampu terkait dipasang atau tidaknya portal yang berada di pasar I Wampu dan Desa Jentera.

2.Meminta LSM Peka dan Sugiono untuk membuat surat permohonan terkait persoalan jalan milik areal kepong PT.LNK yang tidak boleh dilintasi.Apabila ijin melintas diberikan,maka memberikan bayaran untuk melintas kepada pihak kepong.

3.Menertibkan Pengusaha  galian C agar tidak melebihi tonase muatan yang sudah ditentukan.
Selain itu diharapkan adanya kerjasama antara masyarakat,satpol PP,dan Dishub Langkat untuk melakukan penertiban tersebut.

Turut hadir dalam RDP,Anggota Komisi D M Bahri SH MH,Juriah,Ir H. Munasyar s. Pd,Agus Salim,Ismail Fandi,Sandrak Herman Manurung s. Sos,Sisanol Fahmi,Aidir Syaputra,Staf Kecamata Wampu,Ormas serta perwakilan masyarakat Wampu.(Dik)