Iklan

Selasa, 03 Maret 2020, 20.18.00 WIB
Last Updated 2020-03-03T13:18:07Z
Berita Hari Ini

Sedih, Sejak Merdeka Belum Nikmati Listrik Warga Lauburon Curhat Di DPRD Langkat

Berita Viral

Warga Lauburon yang curhat soal nasib mereka

Langkat,metrolangkat.com

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah menyatakan kemerdekaan sejak 74 Tahun silam,namun sangat disayangkan kemerdekaan tersebut kurang dinikmati sebagian kalangan masyarakat di NKRI.

Sebagai contoh,berdasarkan penuturan masyarakat Dusun Lauboran dan Pengambetan Desa Kutambaru,Kecamatan Kutambaru,Kabupaten Langkat,sejak puluhan tahun silam sampai sekarang tidak menikmati layanan listrik PLN dikarenakan letak geografis yang merupakan dataran tinggi dan terhimpit dengan perkebunan PT.LNK dan PTPN II.

Berbagai upaya telah dilakukan masyarakat beserta Pemerintahan Desa dan Kecamatan Kutambaru,namun sampai sekarang masyarakat Dusun Lauboran dan Pengambetan, Desa Kutambaru belum menikmati sarana listrik PLN sebagaimana masyarakat lain pada umumnya.

Hal itu disebabkan tidak diberinya ijin akses jaringan listrik PLN oleh pihak PT.LNK (Langkat Nusantara Keponk).

Menanggapi aspirasi masyarakat Desa Kutambaru,DPRD Langkat melalui Komisi A mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak PT.LNK,PLN, Pemerintahan dan Masyarakat Kutambaru di gedung Banggar DPRD Langkat.Selasa(3/3/2020).

RDP Komisi A DPRD Langkat yang dipimpin langsung oleh Dedek Pradesa S.sos dari Fraksi Gerindra berlangsung dengan teriakan dan yel yel masyarakat Kutambaru yang sudah mendambakan sejak lama akses jaringan listrik PLN ke Dusun mereka.

Dalam RDP tersebut,Dedek Pradesa mengatakan,permasalahan terkait ijin pembebasan lahan dan penebangan pohon kelapa sawit di lahan milik PT.LNK untuk akses jaringan listrik PLN di Dusun Lauboran dan Pengambetan Desa Kutambaru sudah selayaknya di berikan dengan sukarela demi kebutuhan listrik orang banyak.

Negara ini sudah sejak lama merdeka,ternyata masih banyak masyarakat Langkat khususnya Desa Kutambaru yang tidak menikmati listrik PLN,dalam hal ini PT.LNK yang notabene owner-nya merupakan orang luar negeri dan mencari nafkah di Langkat sudah selayaknya memberikan ijin akses jaringan listrik PLN demi  kepentingan masyarakat lokal,tegas Dedek yang disambut dengan sorakan puluhan masyarakat Desa Kutambaru.

Di ruangan yang sama,Pimanta Ginting SE anggota Komisi A DPRD Langkat dari Fraksi PDI P turut menambahkan,Komisi A DPRD Langkat beserta pihak BPN dan Pemkab Langkat nantinya juga akan melakukan pengukuran kembali luas HGU yang dikelola PT.LNK,agar kedepan tidak terjadi konflik sosial di tengah masyarakat Kutambaru terkait dugaan penyerobotan lahan.

Demontrasi merupakan hak seluruh rakyat indonesia untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum,silahkan saja,asal tetap dalam koridor Hukum yang berlaku di NKRI,maka dari itu diharapkan Pemerintahan Kecamatan, Desa beserta Masyarakat Kutambaru dapat selalu menjaga kondusifitas di lingkungan nya masing masing,terang Pimanta.

Sementara itu Kurnia yang merupakan Humas perkebunan Marike PT.LNK mengatakan,RDP hari ini tidak menemukan titik temu,karena pihaknya tetap bersikeras meminta ganti rugi atas penebangan pohon kelapa sawit di atas lahan milik PT.LNK yang nantinya untuk akses jaringan listrik PLN ke Dusun Lauboran dan Pengambetan Kutambaru.

Ada sekitar 230 pohon kelapa sawit yang akan ditebang untuk akses jaringan listrik,namun masyarakat Kutambaru menolak untuk ganti rugi tersebut,alasan penolakan masyarakat dikarenakan pihaknya dalam hal ini PT. LNK juga menikmati fasilitas akses jalan milik Pemkab Langkat dan Masyarakat Kutambaru yang sering dilalui kenderaan pengangkut kelapa sawit milik PT.LNK,ucap Kurnia.

Pihaknya beserta jajaran direksi PT.LNK akan segera mencari solusi terkait ganti rugi tersebut,semoga  nantinya keputusan dapat diambil dengan jalan yang terbaik untuk semua,tutupnya.

Selanjutnya,RDP Komisi A DPRD Langkat ditutup dengan merekomendasikan pemberian ijin akses jaringan listrik PLN di lahan milik PT.LNK menuju Dusun Laubaron dan Dusun Pengambetan,Desa Kutambaru.

Dan apabila tidak diindahkan dalam tenggat waktu 2 Minggu sejak hari ini,maka komisi A DPRD Langkat dan Pemkab langkat akan menjadi Garda terdepan demi kepentingan Masyarakat Kutambaru yang sudah sejak lama mendambakan sarana listrik dari PLN.

Turut hadir dalam RDP tersebut,Anggota Komisi A DPRD Langkat Sedarita Ginting, Zulhijar,Dedi,Zuriah Wista Gurusinga, Suwarmi, Camat Kutambaru Mhd Salam Sembiring,Kepala Desa Kutambaru Tenang Sitepu dan puluhan Masyarakat Desa Kutambaru,Humas PT LNK Kurnia dan perwakilan PT.PLN .(dik/red)