Iklan

Sabtu, 13 Juni 2020, 09.00.00 WIB
Last Updated 2020-06-13T02:00:22Z
Berita Hari Ini

BPD Perlis: Dana Desa Bukan Milik Kepala Desa

Berita Viral
Masjid Jami' Desa Perlis

Perlis - Metrolangkat.com

Anggaran Dana Desa (DD) yang dikucurkan pemerintah republik ini yang ditransfer ke rekening pemerintahan desa, bukanlah milik kepala desa (Kades). Jadi, dalam pelaksanaan penggunaan anggaran DD tersebut haruslah transfaran dan jangan ada yang ditutup-tutupi.

Hal ini disampaikan Ketua BPD Perlis Mukhlis terkait dugaan 'penyelewengan' anggaran DD tahun 2019 yang dilakukan oknum Kades Perlis berinisial JS. "Anggaran yang gak direalisasikan di tahun anggaran itu, harus di-SILPAkan. Gak boleh ditahan Kades dengan alasan apapun," ungkapnya, Kamis (12/6/202) sore.

Kalau mau jujur, kata Mukhlis, Kades harus memajangkan RAB kegiatan untuk tahun anggaran berjalan di kantor balai desa, agar semua masyarakat tau peruntukan DD dan apa saja kegiatan atau pembangunan yang akan dikerjakan.

"DD itu haknya masyarakat bukan hak atau milikny Kades. Jadi kalau Kades gak mau memajangkan RAB, sah-sah aja masyarakat minta sama Kades untuk menunjukkannya. Kalau RAB ditutupi, jangan salahkan masyarakat kalau berasumsi negatif sama Kades," sambungnya.

Mukhlis menambah, terkait realisasi pemeliharaan rumah ibadah dan pembangunan TPQ yang bersumber dari APBDes 2019, seharusnya uangnya di-SILPAkan jika pada tahun 2019 belum direalisasikan.

"Jadi, walaupun sudah direalisasika Kades, disini dah menyalahi aturan. Karena gak bisa anggaran 2019 direalisasikan tahun 2020. Inilah salah satu akibat tidak transfarannya Kades, masyarat gak bisa monitor anggaran DD tersebut. Dalam hal ini, ada indikasi penggelapan anggaran yang dilakukan Kades," tegasnya.

Mukhlis juga sudah berulang kali meminta agar Kades menyerahkan laporan realisasi APBDes 2019 agar bisa segera dievaluasi. "Ada apa ini, kenapa gak diserahkan realisasinya. Kalau memang gak ada masalah dalam menggunakan anggaran, kenapa kok ditahan-tahan," pungkasnya kesal.

Sebelumnya, Kepala Desa (Kades) Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat Junaidi Salim diduga telah melakukan 'penyelewengan' Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019 dari APBN, yang dikucurkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Hal itu diketahui berdasarkan pengakuan warga Desa Perlis yang tak ingin namanya disebutkan yang menyatakan bahwa, terdapat anggaran untuk pembangunan Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) yang hingga kini belum direalisasikan, meskipun sudah masuk dalam APBDes 2019.

"Uang yang dijanjikan Kades untuk pembangunan TPQ itu belum juga direalisasikan. Anggaran untuk pemeliharaan rumah ibadah juga baru kemarin direalisasikan, padahal itu APBDes 2019. Untuk kemaslahatan umat pun sangggup dia (Kades) main-main," kesal warga, Selasa (9/6) sekira jam 17.00 WIB.

Kalaupun dicairkan, lanjut warga, pemilik TPQ sudah gak mau lagi nerima uang itu. Karena pemilik TPQ dah membagunnya dengan biaya sendiri.

 "Infonya, dah hampir habis Rp30 juta warga Dusun I untuk membangun TPQ itu. Tak mau lagi dia uang dari DD itu, karena bangunan TPQnya dah hampir selesai," pungkas warga.

Pada kesempatan yang sama, BPD Perlis Mukhlis membenarkan bahwa memang ada anggaran untuk pembangunan TPQ pada APBDes Perlis tahun 2019.

 "Anggaran yang tidak direalisasikan hingga akhir tahun anggaran, seharusnya di-SILPAkan, begitulah aturannya.

Gak menutup kemungkinan, masih ada lagi anggaran yang belum direalisasikan. Kalau seperti itu, namanya penggelapan anggaran," bebebr Mukhlis. (Ahmad)