Iklan

Bupati Asahan Bantah Tudingan Penipuan Terkait Pemulangan PMI Dari Malaysia

Thursday, July 30, 2020, 10:32:00 AM WIB Last Updated 2020-07-30T03:32:45Z

Asahan-Metrolangkat.com

Terkait beredarnya berita di beberapa media terkait tudingan terhadap Bupati Asahan yang dianggap telah "menipu" petugas pendata pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Asahan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan melalui juru bicaranya Kadis Komunikasi dan Informatika H. Rahmat Hidayat Siregar membantah tudingan itu dan memberikan klarifikasi terkait pemberitaan tersebut, Rabu (29/7/2020), melalui siaran persnya.

"Benar Pemkab Asahan melalui Dinas Ketenagakerjaan  telah memberikan surat tugas kepada 3 orang warga Asahan yang berdomisili dan bekerja di negara Malaysia dengan surat tugas No. PRINT.2708/II-DTK/V/2020 tanggal 5 Juni Tahun 2020 dan ditandatangani Kadis Ketenagakerjaan.

Mereka yang diberi penugasan itu Indra Bakti, Syarifah Ramona Sagala dan Muhammad Supriadi  dan tugasnya untuk mengkoordinir, menghimpun dan mengumpulkan berkas identitas diri para PMI warga Asahan yang akan mengikuti program pemulangan dari Negara Malaysia,kata Rahmat.

Kemudian berdasarkan surat tugas itulah ketiganya bekerja melakukan pendataan dan hasil data mentah yang telah diperoleh, lalu diserahkan kepada pihak Disnaker Kabupaten Asahan.

Seterusnya hasil validasi data jumlah PMI yang akan dipulangkan..Pihak Disnaker Kabupaten Asahan menyerahkan data itu kepada Diaspora Network Chapter Indonesia (DNCI) yang ada di Malaysia untuk dilakukan proses pemulangannya.

Hasil koordinasi dan komunikasi dengan pihak DNCI kemudian mempertimbangkan akan kemampuan keuangan daerah. Maka jumlah PMI yang bisa dipulangkan sebanyak 210 orang yang terkena dampak lockdown.


Akibat maraknya pemberitaan tudingan penipuan yang ditujukan kepada Bupati Asahan. Rahmat mengklarifikasinya bahwa bahwa apa yang ditudingkan tidak benar.

"Bupati Asahan tidak pernah bertemu secara resmi dengan Indra Bakti dkk selama proses pemulangan PMI ke Asahan. Kami jelaskan bahwa Bupati Asahan hanya bertemu saat memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada mereka setelah proses pemulangan PMI selesai dilaksanakan”sebut Rahmat.

Selain itu, Rahmat mengatakan bahwa  Bupati Asahan tidak pernah menjanjikan ganti rugi terkait dana pribadi mereka yang terpakai untuk proses pemulangan PMI tersebut tanpa disertai bukti pembayaran yang sah.

Sebab segala pembiayaan yang timbul dalam proses pemulangan PMI tersebut ditampung dalam anggaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Asahan.

Maka segala biaya ataupun pengeluaran yang ada benar-benar dapat harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis sesuai ketentuan yang berlaku” tambah Rahmat.


Masih dikatakan Rahmat, karena sukses dalam proses pemulangan para PMI  tersebut  Bupati Asahan  H.Surya langsung memberikan ucapan terimakasih dan apresiasi atas upaya dan jerih payah yang telah dilakukan oleh para petugas pendata.

Ucapan apresiasi juga diberikan kepada para camat yang telah turut membantu Diaspora Network Chapter Indonesia mendata PMI sehingga sebanyak 210 orang PMI dapat dipulangkan,ucap Rahmat.

Dalam pemulangan PMI, Rahmat menuturkan bahwa Pemkab Asahan telah koordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar dapat membantu Pemkab Asahan dengan anggaran yang ada di Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provsu.


Selanjutnya sesuai informasi terkini dari Sekretaris Jenderal Diaspora Network Chapter Malaysia Lukmanul Hakim, bahwa mulai bulan Agustus 2020, Malaysia akan memberlakukan fase terbaru yang disebut Recovery Movement Control Order (RMCO). 

Artinya sebagian besar aktivitas bisnis dan ekonomi di negara Malaysia dapat beroperasi kembali dengan menerapkan langkah-langkah protokol kesehatan. Terkait hal tersebut, maka para PMI yang bekerja secara legal di negeri jiran tersebut akan segera dapat bekerja kembali bekerja seperti semula.

Oleh karena itu, maka Bupati Asahan berpesan kepada PMI yang bekerja di luar negeri agar dapat melengkapi dokumen dan persyaratan yang melegalkan mereka untuk mencari nafkah di luar negeri.

 “saya berharap PMI yang hendak bekerja diluar negeri agar benar-benar melalui proses sesuai ketentuan yang ada, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari” kata Dayat..(Depram)
Komentar

Tampilkan

Terkini

Nasional

+
close