-->

Iklan

Bajor Tolak Usulan MP-APBD Kota Binjai 2020

Rabu, 09 September 2020, 17.06.00 WIB Last Updated 2020-09-09T10:06:54Z

 


Binjai-Metrolangkat.com


Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Binjai, HM Sajali, tegas menolak pengajuan Pemerintah Kota Binjai, atas Usulan Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (MP-APBD) Kota Binjai tahun anggaran 2020, yang menggunakan sumber dana dari Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan senilai lebih dari Rp 11 miliar.


"Sama-sama kita ketahui, MP itu artinya Mendahului Perubahan APBD. Sesuatu yang asifatnya urgent (penting). Namun kita justru tidak melihat ada sisi urgensi di situ, melainkan lebih kepada kepentingan politik semata," ungkapnya, saat ditemui wartawan di Restoran Coffee Day, Kota Binjai, Rabu (9/9).


Menurut pria yang akrab disapa Bajor tersebut, pihaknya sejauh ini telah secara detail mempelajari seluruh item dalam Usulan MP-APBD Kota Binjai tahun anggaran 2020, yang diajukan Walikota Binjai, HM Idaham, Nomor: 900-6134, tertanggal 24 Agustus 2020.


Bahkan menurutnya, persoalan ini tidak hanya dibahas di internal Fraksi Partai Demokrat saja, tetapi juga di internal Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Binjai, termasuk mengkonsultasikannya langsung dengan Pemerintah dan DPRD Provinsi Sumatera Utara.


Hal ini dikarenakan Usulan MP-APBD Kota Binjai tahun anggaran 2020 yang bersumber dari DID Tambahan, pada dasarnya merupakan dana hibah untuk bantuan ke daerah-daerah.


"Dari hasil konsultasi kita, memang ada beberapa item sama sekali tidak bisa diusulkan di MP-APBD. Sebab MP-APBD hanya dapat diusulkan jika sifatnya itu darurat, semisal untuk penanggulangan bencana," terang Sajali.


Di sisi lain dia menilai, ada upaya "kamuflase" yang sarat dengan kepentingan politik. Sebab Usulan MP-APBD Kota Binjai 2020 seolah-olah dibuat dalam situasi darurat. Padahal jika diteliti, beberapa item yang diusulkan justru bersifat seremonial.


"Pemerintah Pusat kan sudah menentukan kebijakan dana penambahan keuangan daerah itu seperti apa. Masak iya, acara seremonial kita paksakan masuk ke situ. Tidak etis juga jika acara pelantikan, bagi-bagi sembako, dan sunatan massal, masuk di Usulan MP-APBD," ucap Sajali.


Atas dasar itu pula dia mengharapkan rekan-rekan anggota DPRD Kota Binjai lainnya bersikap objektif dan kritis, serta bersama-sama mempelajari dengan seksama setiap item pada Usulan MP-APBD Kota Binjai 2020, terutama terkait substansi usulan tersebut. Jangan sampai DPRD justru mengingkari aturan yang sudah ditetapkan. 


"Kita dari Fraksi Partai Demokrat terus terang tidak akan meloloskan usulan ini. Sebab indikasinya sudah jelas, untuk kepentingan politik. Seandainya pun pimpinan meloloskan itu, maka kita akan protes keras," seru Sajali, yang mengaku tetap melakukan kajian jika nantinya diusulkan dalam P-APBD.


Seperti diketahui, Usulan MP-APBD Kota Binjai tahun 2020 yang bersumber dari DID Tambahan mencakup usulan penambahan anggaran kegiatan lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Binjai, dengan nomimal usulan anggaran lebih dari Rp 11 miliar.


Rinciannya, Dinas Kesehatan sebesar Rp 3,029 miliar, RSUD Dr RM Djoelham sebesar Rp 2,043 miliar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp 1,154 miliar, Dinas Sosial sebesar Rp 3,83 miliar, serta Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Perdagangan sebesar 1,867 miliar.


Salah satu item yang paling disoroti ialah usulan atas penambahan anggaran yang berasal DID Tambahan di Dinas Sosial Kota Binjai terkait pelaksanaan resepsi pelantikan Pengurus Karang Taruna Kota Binjai sebesar Rp 50 juta, yang dinilai tidak tepat sasaran karena bukan kegiatan bersifat darurat. (kus)

Komentar

Tampilkan

Terkini

Nasional

+