-->

Iklan

PBNU Minta Pilkada Serentak 2020 Ditunda, Ini Pandangan Ketua NU Kota Binjai

Senin, 21 September 2020, 13.55.00 WIB Last Updated 2020-09-21T06:55:14Z


 

Asmuri Hafiz Ketua NU Kota Binjai

Binjai-Metrolangkat.com


Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan "Pernyataan Sikap" terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020.


Adapun isi Pernyataan Sikap yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum, Prof Dr KH Said Aqil Siroj MA, serta Serta Sekretaris Jenderal DR Ir HA Helmy Faishal Zaini, tertanggal 20 September 2020, 

Meminta Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pemerintah dan DPR RI, untuk menunda Pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020, hingga tahap darurat kesehatan terlewati

Pelaksanaan Pilkada, sungguhpun dengan Protokol Kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya.


Meminta untuk merealokasikan anggaran Pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial.

Selain itu, Nahdlatul Ulama perlu mengingatkan kembali rekomendasi konferensi besar Nahdlatul Ulama tahun 2012 di Kempek Cirebon perihal perlunya meninjau ulang pelaksanaan Pilkada yang banyak menimbulkan Madharat berupa Politik Uang dan Politik biaya tinggi.


Terkait Pernyataan Sikap yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, awak media ini mencoba konfirmasi kepada Ketua Nahdlatul Ulama Kota Binjai, Asmuri Hafiz. 

Menurut Pria yang juga Pengasuh pondok Pesantren An Nadwa Binjai ini, hal itu sah sah saja. 

Sebab, PBNU meminta agar tahapan Pilkada serentak tahun 2020 ditunda demi kemaslahatan bersama, terutama dalam situasi Pandemi Covid-19 saat ini.


"Saya pikir sah sah saja. Namun semua itu kita serahkan dahulu ke penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU, serta Bawaslu. 

Mereka mungkin sudah merumuskan tahapan tahapan Pilkada yang tentu tetap sesuai dengan aturan protokol kesehatan. 

Hal itu untuk menghindari keramaian kampanye Akbar agar ditiadakan, serta ke TPS dengan jadwal yang ditentukan jamnya," ujarnya, Senin (21/9) saat dikonfirmasi awak media.


Sedangkan terkait dengan Rekomendasi Konferensi Besar NU THN 2012 di Cerebon, tentang prihal perlunya meninjau ulang pelaksanaan Pilkada yang banyak mendatangkan mudharat berupa Politik uang dan politik biaya tinggi

Lanjut Asmuri Hafiz, hal ini juga saya pikir menjadi perhatian kita bersama, terutama DPR dan pihak terkait untuk merumuskan perubahan undang-undang tentang pelaksanaan Pesta Demokrasi tersebut.


"Paling tidak untuk meminalisir biaya politik dan anggaran yg tidak sedikit. Namun paling tidak atas nama NU Kota Binjai, kami berharap mudah mudahan tahapan tahapan pelaksanaan Pilkada sampai nanti penetapan Walikota dan Wakilnya, adalah benar-benar bersih dari Politik uang

Benar benar pilihan rakyat, cakap menjalankan birokrasi Pemerintahan dan amanah dalam perbuatan," harapnya. (kus/red)

Komentar

Tampilkan

Terkini

Nasional

+