-->

Iklan

Rapat Pemantauan Perkembangan Politik Di Kota Binjai

Senin, 19 Oktober 2020, 13.45.00 WIB Last Updated 2020-10-19T06:45:19Z


 Binjai-Metrolangkat.com


Bertempat di Aula Kantor Badan Kesbangpol Kota Binjai, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Senin (19/10) berlangsung  Rapat Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Kota Binjai.


Adapun Puluhan orang yang hadir dalam kegiatan ini diantaranya Ka Badan Kesbangpol Binjai HT Syarifuddin, Kabid Politik Dupien Marganti, Tim Kampanye Paslon No urut 1 yang diwakili M Iqbal, Tim Kampanye  Paslon No Urut 2 yang diwakili Irvan Satria, Tim Kampanye Paslon No urut 3 yang diwakili Supardi, Sekretaris Bawaslu Kota Binjai M Yusuf, Ketua FKDM Kota Binjai Nelson Lumbangaol beserta jajarannya, Ketua FPK Kota Binjai Mahyadi Chaniago beserta jajarannya, Ketua FKUB Kota Binjai Ustadz Nasir beserta jajarannya.


Ditunjuk untuk membuka Rapat, Ka Badan Kesbangpol Kota Binjai HT Syarifuddin, juga mendengarkan pesan dari Kemendagri secara Visual yang dipandu oleh Kabid Politik, serta mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan.


"Kami khususnya Kesbangpol, sesuai Perintah Dirjen PolHum Kemendagri, agar melaporkan Perkembangan Politik  di daerah setiap harinya dengan melibatkan mitra kerja Kesbangpol seperti FKDM, FPK dan FKUB," ungkap HT Syarifuddin.


Lebih lanjut dikatakannya, terkhusus bagi anggota Tim Kampanye Paslon, tugas ini bukan untuk memata matai kegiatan Paslon, akan tetapi hanya menjalankan tugas dari Kementerian Dalam Negeri.


"Terkait pelaporan yang disampaikan adalah pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Paslon. Namun harus diingat, kita tidak memiliki hak eksekusi karena penindakan itu merupakan domainnya Bawaslu," tegasnya.


Adapun pelanggaran kampanye menurut HT Syarifuddin, diantaranya meliputi Pelanggaran Protokol Kesehatan seperti Rapat Umum, Pentas Seni, Olahraga, Perlombaan, giat sosial, Ulang Tahun Parpol, penggunaan masker, penyediaan alat cuci tangan, serta jalan peserta maksimal 50 orang.


Sedangkan Pelanggaran Administrasi dalam kampanye menurut HT Syarifuddin ialah netralitas ASN, penggunaan fasilitas Negara, penggunaan anggaran Pemerintah dalam kampanye, melibatkan anak dibawah umur, iring iringan /konvoi dalam kampanye, kampanye diluar jadwal dan APK tidak sesuai dengan ketentuan.

 

"Tindak pidana Pilkada dalam pelaksanaan kampanye juga merupakan dari bagian tersebut," urainya.

 

Ditempat yang sama, Bawaslu Kota Binjai, melalui Sekretarisnya M Yusuf, mengatakan, tugas Bawaslu diantaranya melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, serta mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU.


"Dalam hal ini, Penyelenggara Pemilu ada 3, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP," ucap M Yusuf.


Adapun Pesan dari Kemendagri secara Visual ialah :


1. Tidak mengerahkan massa untuk kampanye, namun hanya memberikan edukasi kepada Pemilih untuk menjalankan Protokol Kesehatan guna memutus penyebaran Pandemi Covid-19.


2. Jumlah Pemilih dikurangi di setiap TPS, jadwal untukmemilih disesuaikan, wajib menggunakan masker dan hal lain guna mencegah penyebaran Covid-19.


3. Bahwa masker merupakan sarana alat kampanye untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.


Atas terlaksananya Rapat Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Kota Binjai ini, selanjutnya Kesbangpol Kota Binjai akan merangkum laporan harian untuk selanjutnya diteruskan kepada Sekretariat Desk Pilkada Kemendagri serta akan menerbitkan surat tugas/tanda pengenal bagi anggota tim guna kelancaran tugas di lapangan.


Tidak hanya itu, Kesbangpol Kota Binjai juga akan menyurati Sekretariat Tim Kampanye Paslon terkait kegiatan pemantauan kampanye, sehingga tidak terjadi salah penafsiran tentang keberadaan tim pemantauan yang dibentuk oleh Walikota Binjai. (Kus) 

Komentar

Tampilkan

Terkini

Nasional

+