Iklan

Rabu, 11 November 2020, 19.33.00 WIB
Last Updated 2020-11-11T12:33:45Z
Metro Binjai

Forum Mahasiswa Dan Pemuda Kota Binjai Ultimatum Bawaslu....

Berita Viral


 Binjai-Metrolangkat-binjai.com


Puluhan massa dari "Forum Pemuda dan Mahasiswa Peduli Kota Binjai" yang menggelar aksi di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu, Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Sumbermuliorejo, Kecamatan Binjai Timur, Rabu (11/11) akhirnya membubarkan diri dengan tertib usai menyampaikan orasinya.


Dalam tuntutannya, massa juga membacakan "Pernyataan Sikap" yang ditujukan kepada Bawaslu Kota Binjai.


Dari selebaran yang diterima redaksi, berikut bunyi Pernyataan Sikap dari Forum Pemuda dan Mahasiswa Peduli Kota Binjai yang ditandatangani oleh Kordinator aksi, Ade Rinaldy SH, dan Kordinator Lapangan, Zulham Efendi :


Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Namun nyatanya di Kota Binjai banyak menuai polemik di mata masyarakat di Kota Binjai.

 Banyak hal pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada di Kota Binjai seperti banyaknya ASN/PNS berketerlibatan dalam politik praktis di Pilkada Kota Binjai, namun Bawaslu Kota Binjai seperti menutup mata terkait seluruh pelanggaran yang telah terjadi di Kota Binjai.


Padahal Bawaslu tetap bisa memproses  meski belum ada penetapan Calon berdasarkan UU Nomor 5 tahun 2014, PP No 42/2004 tentang Kode etik PNS, PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan SE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB).


UU 5/2014 tentang ASN (Pasal 2 huruf d) dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan atas asas netralitas yang dimaknai bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh atau kepentingan manapun.


Lalu, di PP 42/2004 tentang kode etik PNS (Pasal 6 huruf h) nilai nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi : Profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi. 


Kemudian SE MenPAN RB (Pasal 11 huruf c) PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam Politik Praktis/berafiliasi dalam Partai Politik, misal :


1. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap Partai Politik terkait rencana pengusulan dirinya maupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah.


2. PNS dilarang memasang Spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai Kepala Daerah.


3. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah.


4. PNS dilarang menghadiri deklarasi calon/bakal calon Kepala Daerah.


5. PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar atau sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal pasangan calon Kepala Daerah, Visi Misi, maupun keterkaitan lain melalui media online maupun media sosial.


6. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepada Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.


7. PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan Partai Politik.


Inilah hal yang banyak terjadi di Pilkada Kota Binjai, namun Bawaslu Kota Binjai seperti menutup mata dan kami menganggap adanya indikasi Bawaslu Kota Binjai tidak netral.


Maka dari itu kami Pemuda dan Mahasiswa Kota Binjai bersatu untuk menyatukan sikap sebagai berikut :


1. Meminta Bawaslu Kota Binjai agar netral dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas Pemilu dan tidak berkepihakan ke Paslon manapun.


2. Meminta Bawaslu Kota Binjai transparansi dalam menjalankan fungsinya.


3. Meminta Bawaslu menindaktegas dalam mengambil sikap sebuah pelanggaran yang terjadi di Pilkada Kota Binjai tahun 2020.


4. Meminta Bawaslu cepat memproses seluruh orang yang sudah dilaporkan terkait pelanggaran Pilkada di Kota Binjai tahun 2020.


5. Meminta Bawaslu Kota Binjai cepat memproses Heni Sridewi dan Darman Ginting, yang diduga kuat melakukan Tindak Pidana Pemilu.


6. Apabila seluruh Komisioner Bawaslu Kota Binjai tidak sanggup dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas Pemilu di Kota Binjai tahun 2020, maka kami ingin seluruh Komisioner Bawaslu Kota Binjai agar dicopot dari jabatannya. 


Demikian pernyataan sikap ini kami buat dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, kurang lebih kami ucapkan terima kasih. (tra)