Iklan

Rabu, 25 November 2020, 20.43.00 WIB
Last Updated 2020-11-25T14:19:51Z
Berita Hari Ini

Sssttt.....!!! Diduga Proyek Jalan Tol Langkat Gunakan Material Ilegal

Berita Viral
Tanah galian yang diangkut untuk penimbunan jalan Tol diduga ilegal

Stabat - Metrolangkat.com

Aktivitas pengerukan tanah yang diduga ilegal dan tidak mengantongi izin terjadi di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat. Tanah galian itu dikabarkan dipasok untuk pembangunan mega proyek jalan tol Binjai – Langsa yang melintasi wilayah Kabupaten Langkat. 


Hasil pantauan dan penelusuran dalam sepekan terakhir, setiap hari puluhan truk masuk ke areal perbukitan di Desa Buluhtelang Kecamatan Padang Tualang untuk memuat tanah dan selanjutnya dibawa ke lokasi pembangunan jalan tol masih di kecamatan tersebut. Informasi diperoleh salah satu lokasi pertambangan terbuka disana disebut-sebut milik U.


Salah satu truk baru memuat tanah dari kuari terduga ilegal di kec. Wampu untuk proyek tol di Kab. Langkat.


Camat Padang Tualang Ramlan Efendy dikonfirmasi Rabu (25/11) mengatakan di wilayahnya hanya satu kuari yang memiliki izin, yaitu di Dusun Jati Tunggal Desa Buluh Telang, selebihnya belum ada dan masih dalam pengurusan di pemerintah pusat. 


Selain di kawasan tersebut, perusahaan yang berperan dalam pembangunan jalan tol di Langkat juga terduga menampung tanah galian dari Kecamata Wampu milik Aswan di Paya Kandang yang berlokasi di perbatasan Desa Gohor Lama, Kecamatan Wampu dengan Kelurahan Bingai. 


Beberapa masyarakat disana mulai resah dengan pengerukan tanah dalam jumlah besar tersebut.


Salah seorang warga disana, Putra, 40, berharap petugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemprovsu selaku salah satu dinas yang memberikan izin usaha, dapat menindaklanjuti protes warga dimaksud. ‘’Jika terbukti menyimpang harus diproses,’’ katanya kemarin. 


Dia juga meminta Kapoldasu Irjen Pol Martuani Sormin menyelidiki dugaan penyimpangan dalam usaha pengerukan tanah dimaksud seperti mengenai izin, titik koordinat resmi yang diperbolehkan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral hingga menyelidiki dugaan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.


Tujuan penyelidikan tersebut lanjut Putra agar pihak PT. HKI lebih selektif memilih rekan kerja vendor-vendor dalam usaha pengadaan tanah timbun guna memenuhi material pembangunan jalan tol di beberapa kecamatan di Langkat yang sedang berlangsung. 


‘’Jangan sampai material tanah yang digunakan untuk pembangunan mega proyek tersebut ilegal,’’ katanya. Terkait hal tersebut Camat Wampu Syamsul Adha saat dimintai konfirmasinya pekan lalu mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam rekomendasi izin usaha dimaksud karena semuanya ditangani Pemprovsu dan Pemerintah pusat. 


Syamsul menyadari adanya protes warga dimaksud hingga dia telah dipanggil aparat Polres Langkat belum lama ini untuk memberikan keterangan. Lebih lanjut dikatakan camat jika dari Pemprovsu memberikan kewenangan misalnya menyuratinya untuk memantau aktivitas kuari tertentu yang izin usahanya habis atau hampir habis, dia siap melakukannya. ‘’Namun kami tidak diberi kewenangan seperti itu,’’ katanya.


Sementara beberapa warga Kecamatan Wampu lainnya meminta Kapolres Langkat AKBP Edi Suranta Sinulingga ambil sikap dengan keberadaan aktivitas penambangan tanah di Paya Kandang dan Paya Jongkong Kecamatan Wampu yang terduga menyimpang dari sisi izin maupun titik koordinat yang diperbolehkan sebagaimana peraturan berlaku. 


‘’Kami menyambut baik pembangunan jalan tol di Langkat namun hendaknya PT. HKI jangan sampai menggunakan material ilegal tanpa izin yang dibeli dari oknum pengusaha, sebab jika demikian mega proyek yang menjadi prioritas Presiden Jokowi tersebut akan mendapat citra miring dan cepat atau lambat akan menimbulkan gejolak di masyarakat yang terkena dampak kerusakan lingkungannya,’’ ujar Putra. 


Sejauh ini pihak PT. HKI belum berhasil dimintai konfirmasinya terkait teknis pasokan tanah timbun untuk proyek tersebut. Saat berusaha ditemui di kantornya di Simpang Pasar 1 Desa Stabatlama Kec. Wampu, Selasa (24/11), salah seorang pengawas kantor dari oknum aparat penegak hukum mengatakan pihak PT. HKI tidak dapat ditemui karena tidak sembarangan dapat ditemui. (Zar)