Iklan

Sabtu, 28 November 2020, 14.00.00 WIB
Last Updated 2020-11-28T07:00:51Z
Menuju Binjai-1

Sukseskan Pilkada Binjai, Bawaslu Undang Toga, Tomas, Tokoh Adat Dan Mahasiswa

Berita Viral

 

Giat Bawaslu Kota Binjai di Hotel Kardopa. 


Binjai - Metrolangkat-binjai.com


Agar Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 yang akan digelar pada 9 Desember mendatang dapat berjalan dengan aman, jujur, tertib dan lancar, berbagai kegiatan pun dilakukan oleh Lembaga penyelenggara Pemilu.


Salah satu yang melakukan kegiatan tersebut adalah Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Binjai. Bertempat di Lantai ll Hotel Kardopa, Jalan S Hasanuddin, Kecamatan Binjai Kota, Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah NKRI ini, menggelar "Sosialisasi Pengawasan Partisipatif", Jumat (27/11) Sore.


Dalam kegiatan ini, Bawaslu Kota Binjai mengundang dari berbagai lapisan masyarakat, diantaranya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, mahasiswa dan milenial, terkait tindak pidana pemilihan, Politik uang dalam Pilkada Kota Binjai tahun 2020.


Kegiatan yang dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Binjai, Ari Nurwanto, diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan do'a.


Ditegaskan Ari, berdasarkarkan Undang Undang, ada sanksi hukum bagi warga yang menjanjikan atau memberikan uang materi lainnya sebagai imbalan kepada WNI (Warga Negara Indonesia).


"Adapun Sanksi hukum yang dimaksud sesuai dengan Undang Undang nomor 10 tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang Undang nomor 1 tahun 2015, tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang," tegas Ari.


Lebih lanjut dikatakan Pria berbadan besar ini, Praktik Politik Uang (Money Politic) juga merupakan salah satu yang tidak boleh dilakukan, karena dapat merusak Demokrasi di Negara Indonesia.


"Semuanya telah diatur di dalam Undang Undang," ungkap Ari Nurwanto.


Diketahui , pada Pasal 187A, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) di pidana dengan Pidana Penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan, dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan, dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (Dua ratus Juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah).


Pidana yang sama diterapkan kepada Pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


Hadir dalam sosialisasi tersebut, Bawaslu Sumut, Kapolres Binjai AKBP Romadhoni Sutardjo, diwakili Kasatreskrim AKP Yayang Rizki, serta Kajari Binjai Andri Ridwan. (*)