-->

Iklan

Pembangunan Jalan Makalona Beraroma Korupsi

Selasa, 22 Desember 2020, 22.56.00 WIB Last Updated 2020-12-22T15:56:50Z

 


Binjai - Metrolangkat-binjai.com


Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai, melalui Penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus, mengendus adanya dugaan korupsi dalam pengadaan lahan untuk pembangunan Jalan Makalona yang berada di Kecamatan Binjai Timur. Namun sejauh ini, penyidik belum menetapkan tersangka. 


Hal ini terungkap saat Kejari Binjai menggelar paparan akhir tahun yang digelar oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Binjai, Andri Ridwan, beserta jajarannya di kantornya, Jalan T Amir Hamzah, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Binjai Utara, Selasa (22/12). 


"Perkaranya sudah naik ke tahap penyidikan umum. Namun hingga kini masih pengumpulan bahan dan keterangan untuk menetapkan tersangka," kata Kajari kepada awak media.


Ia juga menguraikan, Pemerintah Kota Binjai melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) diberikan kewenangan untuk pembebasan lahan. 

Untuk itu, lanjutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Binjai Tahun 2018, menganggarkan untuk pembebasan lahan senilai Rp114 juta.


Menurut informasi yang berhasil dirangkum, dana segar untuk pembebasan lahan tersebut diperuntukkan kepada warga yang memiliki hak atas tanah. 

Namun belakangan, santer kabarnya uang pembebasan lahan tidak tepat sasaran. Karena bisa jadi penerimanya bukan orang yang dimaksud.


Kabar lain juga menyebutkan, pemberian ganti rugi tidak sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Tidak hanya itu, kabar yang beredar juga menyebutkan, Dinas Perkim Kota Binjai membayarkan ganti rugi lebih dari NJOP. Sayangnya, Kejari Binjai belum dapat memastikan hal tersebut. 


"Masih mau ditanyakan NJOP-nya, sesuai tidak harganya. Kemudian, laporan uangnya belum sampai. Kemana?! Masih pengumpulan bahan dan keterangan. Masih pengumpulan data," sambung Kasubsi di Pidsus Kejari Binjai, Akbar, saat ikut dalam paparan tersebut.


Pada kesempatan itu, Akbar berjanji akan memberi tahukan perkembangan proses penyidikannya. "Yang membutuhkan lahan Dinas PUPR, Dinas Perkim yang menyalurkan," ungkapnya.


"Saat ini yang dipermasalahkan pada dana ganti rugi. Tidak sampai kepada penerima," kata Kajari Binjai, menyambung penjelasan Akbar.


Mantan Kajari Langkat ini menegaskan, saat ini pihaknya masih melakukan penyidikan secara menyeluruh.


"Penyidikan masih dilakukan untuk secara menyeluruh guna memperoleh kepastian anggarannya," beber Andri Ridwan.


Dalam paparan itu juga diketahui, Penyidik Pidsus Kejari Binjai sudah menghentikan proses penyelidikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui parkir di Binjai Super Mall. 


"Ada miss penyetoran dari 2018 sampai 2019. Pada saat itu, ada di pengelola parkir, Sky Parking dan Scorindo," ungkapnya.


Mulanya, kata Akbar,  diperoleh informasi bahwa setoran parkir untuk PAD tidak sesuai. Namun setelah didalami, tidak didapati kerugian negara. Dalam hal ini, penyidik juga sudah meminta bantuan BPKP Forensik dari Jakarta. 


"Kesalahan penghitungan karena cara bayar. Setelah dibandingkan, tidak ada timbul kerugian negara. Sulitnya kemarin karena dua pengelola parkir, tapi setelah dicocokkan tidak ada timbul kerugian negara," pungkasnya.


Diketahui, Jalan Makalona dibangun sebagai sarana penunjang menuju Kawasan Industri Binjai. Oleh Dinas PUPR Kota Binjai, dianggarkan dana senilai Rp 40 Miliar.


Rencananya, Pemko Binjai akan membangun Kawasan Industri Binjai (KIB) di lahan eks HGU PTPN II seluas 132 hektar di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur. (tra) 

Komentar

Tampilkan

Terkini

Nasional

+