Iklan

Selasa, 01 Desember 2020, 14.20.00 WIB
Last Updated 2020-12-01T07:20:43Z
Opini

PILKADA – Pilihan Yang Harus Di Pilih

Berita Viral

Momentum penentuan seorang pemimpin di Indonesia dilakukan dengan mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat yang telah memiliki hak pilihnya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Pemilihan itu juga meliputi pada pemilihan umum Presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, hingga kepala desa.

Meskipun dipilih secara langsung oleh rakyat, namun tidak sepenuhnya calon pemimpin yang akan mereka pilih tersebut merupakan pilihan rakyat itu sendiri, sebab negara juga telah membuka ruang bagi individu yang memiliki keinginan dan hasrat menjadi pemimpin untuk dipilih.

Ada beberapa dampak yang patut kita telaah. Pertama, tahapan pemilihan calon pemimpin bukan merupakan kehendak atau pilihan rakyat pada umumnya, sebab negara telah memberikan ruang bagi rakyat untuk berkelompok melalui Partai Politik (parpol) untuk selanjutnya parpol tersebut diberikan hak untuk mencalonkan individu sesuai pilihannya.

Pada kondisi ini, tidak semua rakyat yang turut berafiliasi ataupun terlibat dalam suatu parpol, sehingga proses pencalonan seorang pemimpin pun masih tetap terasa asing bagi rakyat yang seperti ini. Akhirnya rakyat seolah – olah pasrah dengan pilihan yang sesungguhnya tidak dapat dipilihnya.

Namun demikian, negara juga membuka ruang bagi rakyat untuk dapat mengenal sosok pemimpin yang akan dipilihnya melalui tahapan kampanye yang dilakukan oleh masing – masing pasangan calon.

Baik jika pada proses kampanye tersebut ternyata pasangan calon pemimpin tersebut mampu meraih simpati dan mendapat sambutan hangat dari calon pemilihnya.

Namun, bagaimana jika kampanye tersebut belum dirasa cukup bagi rakyat untuk menentukan pilihannya? Berbagai spekulasi pun terjadi.

Ada yang kembali melakukan kunjungan ke daerah yang belum mengenalinya, dan tak sedikit pula yang mulai menyentuhnya dari aspek kebutuhan sehari – hari, seperti pembagian sembako secara gratis kepada rakyat, sumbangan untuk kebutuhan sosial seperti rehabilitasi bangunan sarana pendidikan, agama, hingga sarana olah raga

Bahkan ada juga yang secara langsung menyentuh rakyat dengan cara memberikan uang tunai. Semua hal yang tersebut dilakukan demi mendapat dukungan dan simpati dari rakyat agar dapat dipilih sebagai pemimpin.

Kedua, negara juga membuka ruang bagi publik untuk dapat mencalonkan dirinya sebagai pemimpin melalu jalur independen atau perseorangan dengan tanpa rekomendasi dari parpol, namun mereka harus memperoleh dukungan dari rakyat dengan jumlah dukungan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun karena sulitnya proses dan syarat yang harus dipenuhi pasangan calon independen ini, ternyata belum mampu menyelamatkan nurani rakyat untuk dapat menentukan secara langsung sosok pasangan calon pemimpin yang mereka kehendaki.

Hal yang menarik dari kedua permasalahan di atas adalah, bagaimana cara rakyat untuk menyikapinya?

Adapun fakta yang harus rakyat terima adalah, pasangan calon  pemimpin bukan merupakan kehendak rakyat pada umumnya, namun merupakan kehendak dari himpunan partai politik yang telah memenuhi kualifikasi untuk dapat mengajukan pasangan calon pemimpin

Mereka akan melakukan berbagai cara untuk dapat memperoleh dukungan dan simpati dari rakyat sehingga pasangan calon tersebut menang pada kontestasi pemilihan umum tersebut.

Lantas, bagaimana rakyat menentukan pilihannya?

Telah banyak narasi yang mungkin telah terbit sebelum ini, dengan konteks yang sama. Maka penulis tidak ingin menganalisis dampak dari pasangan calon pemimpin yang melakukan berbagai cara hanya karena untuk memperoleh simpati dan dukungan rakyat tersebut. Bukan atas dasar amal.

Namun, penulis ingin mengajak kita semua yang akan terlibat dalam sebuah “pesta demokrasi” untuk memahami apa yang akan terjadi jika kita sebagai pemilih, telah bersuka – rela mewujudkan keinginan pasangan calon pemimpin yang telah membujuk kita dengan jalan seperti yang telah penulis sampaikan di atas.

Penulis beropini, pasangan calon yang akhirnya memenangkan kontestasi pesta demokrasi tersebut akan berusaha mewujudkan janji – janji yang telah disampaikannya pada saat berkampanye. Hal tersebut akan berjalan paling lama hanya 12 bulan masa jabatannya, selanjutnya dia akan sadar bahwa apa yang telah dijanjikannya tidak akan pernah dapat direalisasikan. Sebab ada kepentingan yang jauh lebih penting dari pada janji kampenyenya tersebut. Yaitu kepentingan Partai Politik yang telah merasa berjasa atas kemenangan yang di raihnya. Berkat parpol, pasangan calon tersebut mendapatkan tiket untuk ikut serta pada pemilihan umum. Berkat parpol, pasangan calon memiliki kesempatan untuk dipilih dan menang. Maka pasangan calon pun harus melakukan tugasnya sebagai “petugas parpol” untuk membalas jasa – jasanya.

Artinya, kualitas kepemimpinan pasangan calon kepala negara atau daerah tidak ditentukan dari proses atau jalan yang ditempuhnya untuk memperoleh simpati dan dukungan rakyat terhadapnya.

Maka dari itu, pada masa ini kita tidak lagi merasa asing melihat sosok pasangan calon pemimpin yang melakukan politik transaksional seperti pembagian sembako, memberikan bantuan pembangunan untuk sarana pendidikan dan tempat ibadah, maupun pemberian uang tunai yang kesemuanya itu dapat kita sebut sebagai “Money Politic”.

Mengapa demikian? Sebab kita telah memahami bahwa dampak yang ditimbulkan tidak lah lebih Ganas dari dampak “Balas Jasa”.

Solusi yang penulis tawarkan atas permasalahan di atas adalah, Pertama, kita sebagai rakyat harus senantiasa terlibat aktif dalam suatu partai politik, atau kelompok aktifis independen yang memiliki hak serta ruang berpendapat dimuka umum. Sebab, demokrasi yang sehat adalah ketika rakyatnya terlibat aktif dalam menyampaikan opini serta kritiknya terhadap pemerintahan. Rakyat juga dapat menentukan arah perjuangannya melalui parpol tersebut.

Kedua, rakyat tidak hanya diharuskan menganalisis sosok pasangan calon yang akan dipilihnya. Rakyat juga harus menganalisis kelompok atauu gabungan partai politik sebagai pengusungnya dengan cara menganalisis track record nya sebagai partai politik.

Ketiga, rakyat tidak boleh absen dalam proses pemilihan umum. Sebab, hal tersebut akan malah menambah masalah baru bagi keberlangsungan pesta demokrasi yang sehat.

Keempat, rakyat harus saling bekerjasama dalam mengawal hasil pemilihan umum yang telah berlangsung, hingga pada akhir penetapan siapakah pasangan calon yang unggul dan memenangkan pesta demokrasi tersebut.

Kelima, ajak keluarga, sanak famili, serta tetangga untung sama – sama datang ke lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdekat untuk menggunakan hak pilihnya sebagai WNI yang telah diberikan hak.

Keenam, tetap jaga protokol kesehatan di era pandemi COVID-19 ini.

Ketujuh, tetap kondusif dan bersama menjalin hubungan yang baik terhadap sesama meskipun berbeda pilihan. Siapapun yang terpilih, kita sebagai rakyat harus dapat menerima konsekuensinya dengan ikhlas dan hikmat.

Demikianlah opini yang penulis sampaikan, semoga dapat menjadi bahan renungan bagi kita, demi terwujudnya masyarakat adil makmur yang di Ridhoi Allah Swt.

Oleh: HENDY PRANA, S.Pd., M.Si (alumni HMI Sumut)