-->

Iklan

Bupati Asahan Serahkan LKPD Tahun 2020 Ke BPK Perwakilan Sumut

Selasa, 23 Maret 2021, 14.49.00 WIB Last Updated 2021-03-23T07:49:32Z

 


Asahan-Metrolangkat-binjai.com


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Asahan tahun 2020 secara resmi diserahkan Bupati Asahan H.Surya ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Selasa (23/03/2021).


Penyerahan LKPD merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah. Hal inilah yang menjadi salah satu langkah  pokok atau awal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Asahan.


Tujuannya pertama untuk menyampaikan penggunaan dan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu untuk mempertahankan Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Kabupaten Asahan tiga kali secara beruntun.


Bupati Asahan H. Surya, didampingi Wabup Taufik Zainal Abidin, Sekda Asahan, Inspektur, Kepala BPKAD, Assisten Umum, Kepala Bapenda dan Kadis Kominfo Asahan secara langsung menyerahkan LKPD kepada Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara Eydu Oktain Panjaitan, SE, MM, CSFA, AK.


Saat menerima LKPD dari Bupati Asahan itu turut mendampingi Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara antara lain Sub Auditor Sumut III Syafruddin Lubis,SE, Ak, CA, Pengendalian Teknis Rina L Sihombing, SH, 


Menurut Bupati Asahan H.Surya, bahwa sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standard Akuntansi Pemerintah (SAP), ada tujuh laporan keuangan yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Asahan kepada pihak BPK.


Tujuh laporan keuangan tersebut yaitu berupa realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan tahun 2020, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, dan laporan operasional.


Kemudian laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta penjelasan lainnya dalam hal memenuhi aspek transparansi & akuntabilitas sehingga mendorong partisipasi publik dalam pembangunan.


Masih dikatakan Bupati Surya, penyerahan LKPD merupakan bagian pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten  pada tahun 2020. 


Sehingga penyerahan LKPD sangat diperlukan  karena sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, khususnya pada Pasal 56 ayat (3). Sesuai regulasi, LKPD disampaikan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir alias hingga akhir Maret. 


“Alhamdulillah, sebelum batas akhir bulan Maret 2021 ini. Kami Pemerintah Kabupaten Asahan sudah menyerahkan LKPD tahun 2020 kepada BPK,” ujar Bupati Surya.


Terakhir dengan penuh harapan,  Bupati Surya minta kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara agar selalu bisa memberikan arahan bagi kami Pemkab Asahan guna meningkatan tata kelola keuangan daerah yang berujung pada peningkatan kualitas pelaksanaan tugas tugas ASN di Kabupaten Asahan, ucapnya.


Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara Eydu Oktain Panjaitan  mengapresiasi kerja keras Pemerintah Kabupaten Asahan  sehingga dapat menyerahkan LKPD tepat waktu sesuai amanat UU.


Eydu berharap semoga laporan keuangan yang diserahkan telah sesuai dengan sejumlah aspek, seperti kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.


Masih disebutkan Eydu bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan awal selama 30 hari di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Asahan. Pemeriksaan tersebut akan kita lanjutkan kembali dalam waktu dekat.


"BPK akan melakukan audit berikutnya. Dari situ, akan muncul opini terhadap pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya. 


Untuk dapat diketahui, bahwa sebelumnya pada tahun 2019,LKPD Pemerintah Kabupaten Asahan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


Dan hasil predikat WTP yang telah diperoleh Pemkab Asahan dapat dipertahankan selama tiga tahun berturut-turut.


Penilaian WTP Murni yang diraih Kabupaten Asahan , salah satunya karena Kabupaten Asahan dinilai menerapkan pengendalian internal yang bagus. Dari tahun ke tahun, tingkat penyimpangan atau kesalahan yang material terus menurun. 


"Ini menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Pengendalian internal terus kami dorong, apa yang menjadi catatan dari BPK dari tahun-tahun sebelumnya terus diperbaiki,” ujar Eydu.(Depram)

Komentar

Tampilkan

Terkini

Nasional

+