-->

Iklan

Bentrok dengan Warga, Security PT Sri Timur Dilarikan ke RSPPB

Sabtu, 03 April 2021, 11.33.00 WIB Last Updated 2021-04-03T04:33:57Z

Warga dan pihak PT Sri Timur


Brandan Barat-Metrolangkat-binjai.com


Tiga orang security perkebunan sawit PT Sri Timur terpaksa dlarikan ke RS Pertamina Pangkalan Brandan (RSPPB). Mereka mengalami luka-luka setelah terlibat bentrokan dengan masyarakat di Desa Sei Tualang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat terkait sengketa lahan, Kamis (1/4) siang


Hal itu disampaikan Kuasa Hukum PT Sri Timur Tribrata Hutauruk SH MH via pesan tertulisnya. "Tiga orang security kita terluka setelah terlibat bentrok dengan warga dan dilarikan ke RSPPB untuk dirawat," kata Tribrata, Sabtu (3/4) pagi.


Kejadian itu bermula saat puluhan warga Desa Sei Tualang diperintahkan Nasrun yang merupakan kades setempat, melakukan pemasangan tenda dan portal untuk menutup akses jalan utama keluar masuknya kendaraan milik PT Sri Timur


Bentrok antara warga dan security PT Sri Timur


Mengetahui hal itu, Estate Manager PT Sri Timur Deny H Damanik bersama dengan belasan security perusahaan meminta kepada Kades Sei Tualang dan warga disana untuk tidak menutup akses jalan disana. Perdebatan antara kedua piha pun tak terhindari.


Akibatnya, kata Tribrata, terjadi pemukulan yang mengakibatkan tiga security mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke RSPPB. "Kami menilai, warga sudah sangat brutal dan merasa kebal hukum. Kami akan segera membuat laporan ke Polda Sumut," tegasnya.


Komdisi itu bermula saat adanya larangan mengembala ternak di areal PT Sri Timur pada akhir Desember 2020 silam. Masuknya ternak ke areal kebun itu menimbulkan kerusakan tanaman sawit di sana, yang menyebabkan PT Sri Timur mengalami kerugian.

Permasalahan itu telah dilaporkan PT Sri Timur ke Polres Langkat sesuai laporan Nomor: STPLP/68/II/2021/SU/LKT, tanggal 05 Februari 2021. Lima orang warga sudah ditetapkan sebagai tersangka, karena melanggar Undang-undang No 39 Tahun 2014 tentang perkebunan.


"Melalui Komisi A, DPRD Langkat juga telah melakukan upaya mediasi dengan menggelar RDP pada 25 Februari 2021 kemarin. Di sana terungkap, masyarakat tidak memiliki legalitas apapun, sebagaimana tuduhan perampasan lahan seluas 500 hektar yang sudah digaungkan selama ini," lanjut Tribrata.


Semua tuduhan masyarakat dalam RDP itu juga dianggap tidak berdasar. Sehingga, mediasi pun menemu jalan buntu. Namun, hingga saat ini masyarakat tetap merasa benar dan terus melakukan pemblokiran akses jalan, yang mengakibatkan aktivitas panen dan operasional lainnya lumpuh total.


"Kondisi ini jelas bertentangan dengan perintah bapak Presiden Jokowi untuk kepastian berusaha serta perlindungan berinvestasi di Indonesia, terlebih ditengah kondisi sulit dimasa Covid 19 saat ini." sambung Tribrata.



Sementara, berdasarkan keterangan dari perwakilan Kepala Kantor Pertanahan BPN Langkat Fredy Agus Hutapea menegaskan, HGU PT Sri Timur dengan Nomor 187, 188 dan 189, aktif sampai tahun 2044 dan lokasi portal serta lahan yang diduduki warga pendemo, jelas berada didalam HGU.


"Kami berharap, agar permasalahan ini segera diselesaikan. Kerugian kami telah mencapai milyaran rupiah, kelancaran gaji kami terancam, karyawan juga terancam di PHK, kami berharap untuk bisa bekerja secara normal seperti sediakala, serta khusus kepada Polres Langkat agar secepatnya melakukan penegakan hukum, sehingga jelas siapa yang bersalah dan siapa yang dizalimi selama ini," pungkas Tribrata. (Ahmad)




Komentar

Tampilkan

Terkini

Nasional

+