Iklan

Kamis, 17 Juni 2021, 14.12.00 WIB
Last Updated 2021-06-17T07:12:06Z
Berita Hari Ini

Fraksi Gerindra Setujui Penambahan 20 Milyar Bidang Pendidikan

Berita Viral
Prof Dr Ir Djohar Arifin Husin,


 Jakarta - Metrolangkat-binjai.com


Mewakili fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di DPR RI, Prof Dr Ir Djohar Arifin Husin, yang merupakan anggota Komisi X, menyetujui adanya penambahan dana sebesar Rp 20 triliun di bidang Pendidikan.


Hal tersebut disampaikan Djohar Arifin Husin, saat dikonfirmasi awak media, Kamis (17/6). Ia juga mengatakan, usulan penambahan dana tersebut juga sudah disampaikan olehnya pada saat mnggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, kemarin.


"Kami dari fraksi Gerindra, sebelumnya sudah membahas usulan tersebut dan sepakat mendukung pengusulan penambahan dana sebesar 20 triliun lebih untuk bidang pendidikan," ungkap Djohar.


Sebagai anggota Komisi X DPR RI yang salah lingkup tugasnya dibidang Pendidikan, Djohar berharap kedepannya harus ada upaya yang serius agar usulan tersebut dapat menjadi kenyataan.


"Agar ini tidak hanya menjadi usulan, akan tetapi bisa menjadi kenyataan. Walaupun ini masih di awang awang, tapi hendaknya kita juga harus menyiapkan diri," urainya, sembari menambahkan, jika seandainya ini ditolak, maka pihaknya meminta semua program harus jalan "On The Track".


Sebab menurut Politisi yang berasal dari Dapil llI ini, dengan mengusulkan dana sebesar Rp 20 triliun, maka Pendidikan di Tanah Air bisa lebih maksimal. "Jangan sampai nanti pendidikan kita terkendala hanya karena pendanaan yang kita usulkan tidak kita  dapatkan," tegas tokoh Nasional ini.


Pria kelahiran Langkat (Sumut) ini juga mengatakan, apabila usulan tersebut disetujui, maka akan banyak kemajuan yang didapat, khususnya dibidang Pendidikan.


"Artinya, kita juga harus serius mengerjakannya. Seperti Kampus Merdeka, biarkanlah mereka memilih Rektor mereka sendiri, 

biarkan mereka selesaikan dengan guru guru besarnya dengan kondisi mereka sendiri," katanya.


Sedangkan terkait pembelajaran tatap muka yang saat sekarang ini sedang terkendala dengan adanya Pandemi Covid-19, Fraksi Gerindra juga meminta kebijakan yang tidak sama di Tanah Air. Sebab menurut Djohar Arifin Husin, di daerah daerah yang sudah bisa di adakan belajar tatap muka, sebelumnya sudah membuat permohonan.


"Namun dikarenakan kebijakan tersebut belum merata semuanya, akhirnya mereka tidak bisa melaksanakan belajar dengan cara tatap muka," urai Djohar, seraya berharap, hendaknya hal itu haris Kondisional, agar ketertinggalan dalam Pendidikan tidak terlalu parah dan para Siswa sudah bisa duduk bersama didalam ruang belajar.


Sebagai Wakil Rakyat, Djohar Arifin juga menegaskan bahwa Fraksi Gerindra menolak keras adanya Pajak Penambahan Nilai untuk bidang Pendidikan. Sebab sudah semestinya Pendidikan merupakan tugas Negara.


"Apa karena masyarakat bisa membantu maka dikenakan Pajak. Hal ini tentunya tidak bagus. Mereka membantu Pendidikan, tapi kenapa malah di kenakan Pajak," tegas Pria berdarah Melayu ini.


Mantan Ketua Umum PSSI ini juga mengatakan, berdasarkan Undang Undang 1945, 20 Persen biaya Pendidikan di Indonesia diambil dari APBN. 


"Semestinya Kementrian Pendidikan lebih bekerja keras, karena berdasarkan UUD 45, 20 Persen biaya untuk Pendidikan itu di ambil dari APBN. Semestinya ada sekitar 500 trilin lebih. Untuk pelaksananya mungkin ada di Kementerian lain, tapi hendaknya juga di bawah kontrol Kementrian Pendidikan," ucap Prof Djohar Arifin Husin.


Tidak hanya berasal dari dari APBN, lanjut Djohar, dana Pendidikan seharusnya juga bisa diambil dari Program Pemerintah, yaitu Revolusi Mental. Namun Program tersebut dinilai tidak disambut dengan serius.


"Hendaknya, bagaimana membangun karakter Bangsa. Saat ini kita masih ketinggalan dimana adanya kejujuran dan merasa tidak bangga tidak adanya kejujuran. Sebab ini merupakan Program dari Presiden. Jadi ini adalah misi untuk merebut biaya biaya anggaran itu," tutup Prof Dr Ir Djohar Arifin Husin. (kus)