Iklan

Rabu, 09 Juni 2021, 21.56.00 WIB
Last Updated 2021-06-09T14:56:25Z
Berita Hari Ini

Ketua PKS Binjai Pertanyakan Audit Dana Haji

Berita Viral

 

Muhty Ardiansyah

Binjai - Metrolangkat-binjai.com


Pemerintah Indonesia akhirnya secara resmi tidak akan memberangkatkan ibadah Haji 1442 H/2021 M. Pembatalan ini disampaikan langsung oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Dalam konferensi pers di gedung Kemenag, Jakarta, Kamis (3/6) lalu.


Keputusan untuk membatalkan penyelenggaraan ibadah Haji tahun 2021, sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021, akhirnya menuai Pro dan Kontra di kalangan tokoh politik.


Namun menurut Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi WNI, baik didalam maupun diluar negeri melalui upaya penanggulangan Covid-19.


Namun, keputusan itu juga dinilai baik bagi para kalangan tokoh politik. Bahkan, Komisi VIII DPR RI dalam rapat kerja masa persidangan kelima tahun sidang 2020/2021, menyatakan menghormati keputusan yang akan diambil Pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah Haji tahun 2021.


Salah seorang yang menyambut baik keputusan itu adalah Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Binjai, Muhty Ardiansyah. Spd. Sebab Menurut pria berpostur tinggi ini, Saudi Arabia juga merupakan salah satu negara yang sangat ketat penertiban Protokol Kesehatan (Prokes) dimasa Pandemi Covid-19.


"Saudi Arabia adalah salah satu negara yang sangat ketat penertiban Protokol kesehatannya dimasa pandemi Covid-19. Pembatalan haji Indonesia menurut saya itu memang tepat jika Pemerintah beralasan untuk menjaga peningkatan penderita Covid-19 bagi warga negaranya," ungkap Muhty, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (9/6).


Pun begitu, lanjut Muhty Ardiansyah, pembatalan ibadah Haji tahun 2021 tersebut, juga harus dibarengi dengan tutupnya jalur penerbangan dari luar negeri.


"Setidaknya perketat Prokes untuk Warga Negara Asing," tegasnya.


Tidak hanya itu, sebagai Ketua DPD PKS Kota Binjai, Muhty Ardiansyah juga mempertanyakan audit dana ibadah Haji yang sudah terkumpul hingga saat ini.


"Sampai saat ini yang masih kita pertanyakan, adakah audit untuk dana haji yang sudah terkumpul dan benarkah pemerintah Saudi yang membatasi kuota jemaah haji Indonesia?" kata Muhty penuh tanya.


Diakhir pembicaraannya, Muhty menghimbau kepada para Calon Jemaah Haji Indonesia yang batal berangkat pada tahun 2021 ini untuk bersabar dan menyerahkannya kepada Allah SWT.


"Bersabar dan serahkan kepada Allah. Dengan dapat jatah kursi kita umtuk naik haji, Allah sudah tahu niat kita.

Perkara waktunya kapan kita untuk berangkat haji, sudah ada yang Maha menentukan semuanya," tuturnya.


*_Berikut isi lengkap dari Keputusan Menteri Agama :_*


Dengan rahmat Tuhan YME, Menteri Agama RI menimbang:


A. Bahwa menunaikan ibadah haji wajib bagi umat islam yang mampu secara ekonomi dan fisik serta terjaminnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji selama berada di embarkasi/debarkasi, di perjalanan, dan di Arab Saudi.


B. Bahwa kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji sebagaimana dimaksud huruf A terancam pandemi Covid-19 beserta varian barunya yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi.


C. Bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi WNI baik di dalam dan di luar negeri melalui upaya penanggulangan pandemi Covid-19.


D. Bahwa dalam ajaran Islam menjaga jiwa merupakan salah satu dari lima maqashid syariah selain menjaga agama, akal, keturunan, dan harta yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam penetapan hukum atau kebijakan oleh pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat.


E. Bahwa sebagai akibat pandemi Covid-19 dalam skala lokal dan global, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442H/ 2021M.


F. Bahwa Pemerintah Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M dan Pemerintah Indonesia membutuhkan ketersediaan waktu yang cukup untuk melakukan persiapan pelayanan bagi jamaah haji.


G. Bahwa setelah mempertimbangkan keselamatan jamaah haji dan mencermati aspek teknis persiapan dan kebijakan otoritas Arab Saudi, Komisi VIII DPR RI dalam rapat kerja masa persidangan kelima tahun sidang 2020/2021 tanggal 2 Juni 2021 menyatakan menghormati keputusan yang akan diambil pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M.


H. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A,B,C,D,E,F, dan G, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M.


Mengingat dst


Memutuskan


Menetapkan


Keputusan Menteri Agama Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M.


1. Menetapkan pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M bagi WNI yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya.

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (3 Juni 2021). (Tra)