Iklan

Sabtu, 19 Juni 2021, 17.38.00 WIB
Last Updated 2021-06-19T10:38:51Z
Kabar Asahan

Optimalkan PAD Pemkab Asahan Gandeng Bank Indonesia dan Gabung Dalam TP2DD

Berita Viral


Asahan- Metrolangkat-binjai.com


Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Asahan untuk  mengoptimalkan Pendapatan Asli  Daerah (PAD), sekarang ini adalah menjalin kerjasama dengan Bank Indonesia ( BI) cabang Pematang Siantar dan gabung dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).


Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pelayanan pembayaran pajak daerah. Rencananya kedepan Pemkab juga akan mempertimbangkan penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai sarana untuk mendukung tata kelola dan mengintegrasikan pendapatan dan pengeluaran daerah.


Penjelasan itu disampaikan Bupati Asahan H.Surya saat  memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap LKPD Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan tahun anggaran 2020 di gedung DPRD Asahan Jalan Ahmad Yani Kisaran Jumat (18/6/2021) 



Pada penyampaianya pertama Bupati Asahan memberikan apresiasi kepada fraksi DPRD Kabupaten Asahan atas berbagai tanggapan , masukan, saran sebagai bentuk kepedulian anggota DPRD guna kemajuan Kabupaten Asahan.


“Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP” yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 memberikan bukti bagaimana kita telah bersama sama saling membantu dan mengingatkan agar terus memperbaiki serta menyempurnakan segala kekurangan untuk bisa mencapai hasil yang lebih baik” ucap Bupati Surya.


Dalam penjelasannya ketika memberikan jawaban pemandangan Umum dihadapan fraksi-fraksi DPRD seperti fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai PDI Perjuangan, fraksi Partai Demokrat, fraksi PAN, fraksi PPP dan fraksi Nurani Keadilan.


Bupati Surya merangkumnya  dalam tiga hal pokok berkaitan dengan permasalahan dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua berkaitan dengan permasalahan penyerapan belanja daerah dan ketiga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang nantinya akan di tetapkan untuk dapat dipergunakan dalam Perubahan APBD Tahun 2021.


Pertama Pemerintah Kabupaten Asahan saat ini menggandeng kerjasama dengan Bank Indonesia (BI) cabang Pematang Siantar dan gabung dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tujuan ini semua dilakukan guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan untuk memberikan kemudahan pelayanan pembayaran pajak daerah.


Dan rencananya ke depan Pemkab Asahan   juga akan mempertimbangkan penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai sarana untuk mendukung tata kelola dan mengintegrasikan pendapatan dan pengeluaran daerah papar Bupati Surya.


Perihal  menurunnya belanja daerah, Bupati menjelaskan ini dikarenakan keterlambatan regulasi tentang aturan penggunaan dan pengelolaan anggaran yang di hadapi pada tahun 2020. Sehingga mempengaruhi proses pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat di eksekusi pada awal tahun, Kemudian adanya  perubahan penganggaran dari pusat dan  ini  mempengaruhi penyerapan belanja,



“Kita berharap kondisi keuangan yang kita alami di tahun 2020, bisa menjadi antisipasi sekaligus pemicu pelaksanaan kegiatan di tahun 2021. Pandemi yang masih melanda menjadikan kita lebih terampil dalam hal  mengalokasikan anggaran yang lebih prioritas dan berpihak pada kepentingan masyarakat”  ucap Bupati.



Selanjutnya terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau yang lebih dikenal dengan SiLPA adalah selisih surplus atau defisit anggaran dengan pembiayaan netto, dalam laporan arus kas secara umum. Dimana kita melihat bahwa seharusnya nilai yang ada atau tercantum pada SiLPA dan Saldo adalah sama.


Namun hal ini tidak tertutup kemungkinan terjadinya perbedaan angka yang disebabkan disajikannya transaksi non anggaran pada laporan arus kas. Perbedaan yang tampak pada laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas tahun 2020 adalah merupakan selisih Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Sisa Kas tahun 2020 yang belum disetorkan oleh bendahara.



“SiLPA Tahun Anggaran 2020 yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, bukan hanya merupakan sisa yang berada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tapi juga memperhitungkan sisa kas yang berada di bendahara. Termasuk didalamnya sisa kas dana dana yang diterima langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) seperti dana JKN dan BOS, serta dana yang dikelola langsung oleh RSUD HAMS dalam pola BLUD” ucap Bupati.



“Dalam penanggulangan kemiskinan  dan pemulihan ekonomi sesuai dengan apa yang disampaikan anggota Dewan. Bupati Surya menjelaskan akan segera melakukan validasi dan verifikasi penerima Bantuan Langsung Tunai, yang akan dilakukan secara periodik agar lebih tepat sasaran” 



Selanjutnya dalam bidang pendidikan Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Dinas Pendidikan sejak awal Juli 2020 telah mengeluarkan petunjuk teknis penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran Covid 19 yang bertujuan untuk mencegah dan melindungi warga satuan Pendidikan dari Penyebaran Covid 19.


Artinya dalam penyelenggaraan belajar tatap muka, kita harus mengacu pada keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RI tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun 2020/2021 di masa pandemi Covid 19 sebut Bupati (Pram)