Iklan

Senin, 28 Juni 2021, 20.15.00 WIB
Last Updated 2021-06-28T13:15:44Z
Berita Hari Ini

Respon Sengketa Tanah Di Langkat Moeldoko Utus Staf KSP Ke Langkat

Berita Viral


Stabat- Metrolangkat-binjai.com


Kepala Staf Presiden (KSP) RI melakukan kunjungan kerja Jum'at kemarin (25/06) ke Kantor DPRD Kabupaten Langkat diterima langsung DR. Donny Setha, ST, SH, MH selaku Wakil Ketua DPRD Langkat.


Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, membahas permasalahan pertanahan yang ada di Kabupaten Langkat khususnya. 


“Kunjungan kami setelah menerima disposisi kerja, ini adalah sikap respon Bapak H. Moeldoko selaku Kepala Staf Presiden RI, khusussnya tentang perihal surat pengaduan masyarakat Kabupaten Langkat yang diteruskan oleh Bapak Donny Setha"  Ujar Used Setiawan, Tenaga Ahli Deputi II KSP menjelaskan. 


Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Langkat, Donny Setha ada menyampaikan Surat kepada Kepala Staf presiden RI, nomor : 015/WK/A/DPRD-LKT/V/2021 Stabat, tanggal 17 Mei 2021, sebagai penerusan dari pengaduan dari Konsorsium Kelompok Tani Kabupaten Langkat dan Paguyuban Rakyat Bersatu Kabupaten Langkat.


Pada pertemuan itu hadir Sekretaris Konsorsium Kelompok Tani, Khairul Abasta dan pengurus Paguyuban Rakyat Bersatu, Ketua Wasirawan dan Dewan Pertimbangan Amiruddin. 


Mereka masing masing menyampaikan banyaknya permasalahan pertanahan yang dilakukan pihak pihak tertentu khususnya korporasi perkebunan. 


Permasalahan terkait disinyalir karena tidak tegasnya penegakan hukum dan aturan baik UU Agraraia, Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Presiden.


Sehingga seringkali terjadi konflik ini memakan korban dan kerugian di pihak masyarakat. “Walaupun masyarakat sudah jelas menunjukkan bukti hak adat dokumen kepemilikan dan penguasaan tanah, namun selalu kalah jika berhadapan dengan kekuatan alat berat yang acapkali dikawal aparat keamanan, dengan dalih mengamankan aset negara. 


Padahal selain secara historis dan penguasaan lahan masyarakat mempunyai dasar hukum, selalu tidak berdaya di lapangan menghadapi keganasan okupasi” jelas Wasirawan.


Pengurus Konsorsium dan Paguyuban, menyerahkan dokumen pengantar dan menjelaskan adanya indikasi kuat praktik ilegal perusahaan seperti areal tanam yang melebihi HGU.


Ada tanaman kelapa sawit di dalam kawasan hutan, ada perkebunan besar di dalam zona konservasi, penyerobotan perusahaan atas tanah yang sudah dihapusbuku melalui program Landreform


Serta dugaan praktik korupsi atas nama Tali Asih dan persekongkolan yang digerakkan melalui okupasi yang disebut pengamanan aset., dan yang paling terbaru adalah masyarakat ditolak haknya dalam ganti rugi trase tol Binjai-Langkat


Dengan dalih tanah eks HGU adalah masih aset milik perusahaan. Yang menjadi korban dirugikan secara material dan moral, bahkan mental adalah masyarakat kecil, dikarenakan tidak tuntas dan tidak tegasnya penegakan peraturan pertanahan tersebut” Amirudin menambahkan. 


“Saya beberapa kali berkunjung ke lokasi yang menjadi objek pengaduan masyarakat, mendapati yang diokupasi dan diratakan adalah tanah yang ditanami palawija dan tanaman musiman oleh masyarakat.


Sejatinya mereka untuk menafkahi hidup keluarganya, untuk makan” Jelas Donny Setha “kalau okupasi itu sudah benar-benar sesuai SOP dan prosedur memperhatikan hak dan keadilan bagi masyarakat tentunya tidak perlu ada korban fisik


Korban materi apalagi harus menghancur mata pencarian masyarakat” tentang adanya tanaman sawit di kawasan hutan, Donny Setha meminta kepada staf Kepresidenan yang hadir agar segera disikapi secara tuntas 


“Jangan mereka berkelit dan berdalih bahwa tanaman tersebut adalah kemitraan dengan masyarakat, padahal hanya atas nama dan masyarakat tidak tahu menahu, jika benar begitu serahkan saja kepada masyarakat pengelolaan kemitraan secara murni


Used Setiawan yang didamping Sahat Lumban Raja, Staf Deputi II Bidang pembangunan dan Surahmat Staf Deputi II Bidang komunikasi, menyampaikan bahwa banyak laporan dan pengduan persoalan pertanahan mencapai ratusan per tahun, itu data yang melapor saja. 


Kasus pengaduan rata-rata antara masyarakat dan koorporasi besar. Lima tahun terakhir kasus tanah yang diadukan masyarakat Sumatera Utara tinggi dan semakin meningkat setiap tahun. 


“Itu sebabnya kami diutus langsung oleh Bapak H. Moeldoko, untuk menginventarisis permasalahan diidentifikasi sebagai prioritas kasus yang harus diselesaikan segera” Jelasnya.


Diketahui bahwa dalam enam bulan terakhir ini, di Kabupaten Langkat banyak terjadi okuvasi yang dilakukan oleh PTPN II dan Donny Setha banyak menerima pengaduan masyarakat dari berbagai lokasi lahan yang diklaim di luar HGU tapi masih dilakukan okupasi. 


Perkembangan terakhir banyak masyarakat mengadu dan menuntut keadilan tentang ganti rugi tanah mereka yang terkena jalan tol, yang telah digelar dalam Rapat Dengar Pendapat DPRD Langkat, oleh Donny Setha.

  

Used Setiawan menyampaikan hormat dan rasa salutnya kepada Donny Setha, yang menurutnya konsisten dan sungguh-sungguh memperjuangkan masyarakat apalagi menyangkut persoalan pertanahan sebagai dasar penghidupan yang sedang digerakkan oleh Presiden Jokowi sebagai prioritas Ketahanan Pangan negara.


 “Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Pak Donny, dan perlu ada banyak orang seperti beliau, tolong ya bapak-bapak dijaga pak Donny ini, supaya kita bisa proses permasalahan pertanahan di Kabupaten Langkat dan Sumatera Utara segera dan tuntas” ucapnya 


“Kita akan undang semua pihak terkait, apakah itu PTPN II, perusahaan swasta, Balai Kehutanan, Balai KSDA, KPH, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dan masyarakat terkait apalagi yang pernah menguasai dan memiliki bukti hak atas tanah negara yang sudah bukan HGU dan Landreform.


“Kita akan khususkan penyelesaian di Sumatera Utara, dan Kabupaten Langkat akan kita jadikan sebagai Pilot Praject” ketus Used Setiawan pada Pwakil Ketua DPRD Langkat, Donny Setha dan kelompok masyarakat menyetuji dengan bersemangat atas gagasan cemerlang Staf Deputi KSP tersebut.(Sul/Red)