Iklan

Kamis, 17 Juni 2021, 15.26.00 WIB
Last Updated 2021-06-17T08:26:17Z
Berita Hari Ini

Setahun Sekali Timbangan Wajib Ditera

Berita Viral

 

Mobil Metrorologi  yang terongok didekat Pujasera

Binjai - Metrolangkat-binjai.com


Terkait adanya Mobil Metrologi yang terparkir di lokasi Pujasera, mengungkap dugaan carut marutnya pengadaan dan pelaksanaan UTTP Tera ulang alat timbang, takar dan ukur yang seharusnya difungsikan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen.


Ironisnya, sebagian masyarakat, terkhusus di kota Binjai, malah seperti tidak mengetahui atau tabu akan hal tersebut. 


Menurut Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Binjai, Tobertina, saat dikonfirmasi awak media membeberkan bahwa kegiatan tera ulang yang seharusnya fungsi kebijakan ada di Pemerintah Provinsi. 


Namun, melalui Peraturan Mentri, maka Pemerintah Provinsi pada tahun 2018 lalu telah menyerahkan kegiatan Metrologi tera ulang secara komprehensif ke Daerah.


"Atas peralihan itu, kita sempat menyekolahkan 2 orang staf ke Bandung selama 6 bulan untuk belajar menjadi ahli Metrologi yang akan menera seluruh alat ukur timbangan di Binjai," ungkap Tober, beberapa waktu lalu.


Tobertina menyebut, seharusnya timbangan yang ada di Kota Binjai wajib di tera. "Waktu masa saya, alat tera ulang belum ada. Karena yang memiliki adalah Provinsi dan diserahkan ke Deli Serdang. 


Jadi saat kami dulu menera, saya meminjam punya Kabupaten Deli Serdang, tapi asli dari Provinsi. Tapi sekarang kan sudah diserahkan semua ke daerah. 


Makanya saya heran, kenapa tidak digunakan. Seharusnya setahun sekali timbangan wajib ditera, kan sudah ada UPTD Disperindag," cetusnya.


Mobil Metrologi, dikatakan Tobertina, merupakan pemberian dari Mentri Perdagangan lewat Dirjen Metrologi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).


"Sangat disayangkan, padahal kalau berjalan (tera-red) bisa menambah PAD. Dalam hal ini, setau saya dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sudah dibuat, tapi kenapa tidak dicairkan, sementara barang (alat tera) sudah masuk ke Disperindag lewat expedisi. 


Tentu hal itu membuat pihak ketiga pengadaan alat marah. Alhasil, sempat dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat dan Metrologi Medan," bebernya.


Tobertina juga mengaku heran, sebab setelah hasil LHP Inspektorat, barang tersebut mau dipulangkan. "Padahal sudah keluar sertifikatnya atas nama Pemko Binjai. Malahan DP awal sekitar 190 juta minta dikembalikan," urai Tober.


Adapun yang jadi pertanyaan, kata Tobertina, kemana sisa anggarannya, lalu penganggaran tera di APDB tahun 2021.


"Dikemanakan dana tersebut oleh Kepala BPKPAD  Saya mengungkapkan semua ini karena merasa terpanggil atas hak hak konsumen yang harusnya dilindungi," ujar Tober, yang sekarang menjabat sebagai Kadis Dukcatpil Binjai.


Terkait hal ini, Plt Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Binjai, Joner Lumbantoruan, mengatakan belum terlalu jauh mengetahui persoalan Mobil Metrologi tera uji timbangan, dan soal anggaran belanja alat tera tahun 2019 yang anggarannya mencapai Rp 600 Juta.


" coba tanyakan ke Aswan soal ini," katanya, Rabu (17/6) kemarin.


Sementara, KUPT Metrologi Legal Perindag kota Binjai Aswan, masih enggan memberikan keterangan terkait alat Tera yang sudah dibelanjakan pada tahun 2019 lalu. 


"Saya belum lihat barangnya. Nanti saya katakan ada ternyata tidak ada. Yang jelas, hal ini sudah ditangani inspektorat. Jadi tanya ke inspektorat saja. UPT Metrologi Legal Binjai memang sudah punya dasar hukum. Tapi alat Tera belum ada sama kami, bagaimana kami mau melaksanakan Tera," sebutnya.


Menurut informasi yang berhasil dirangkum awak media ini dari beberapa sumber, Mobil atau unit berjalan pelayanan tera dan tera ulang merupakan bantuan yang diperuntukkan untuk Disnaker Perindag Kota Binjai, yang merupakan bantuan melalui dana alokasi khusus bidang Pasar Tahun 2019.


Namun menurut sang sumber yang enggan disebutkan namanya tersebut, walau bantuan itu ditahun 2019, namun penyerahan alat tera tersebut dilakukan pada tahun 2020.


"Seingat saya diserahkan dan diterima awal tahun 2020. Bahkan dalam serah terima itu, dari 3 orang yang seharusnya bertandatangan, 1 orang hingga saat ini tidak mau menandatanganinya, sehingga alat tera itu sampai sekarang mangkrak," jelas sang sumber, Kamis (17/6).(kus)