Iklan

Selasa, 06 Juli 2021, 17.51.00 WIB
Last Updated 2021-07-06T10:51:23Z
Kabar Asahan

7 Fraksi DPRD Setujui Ranperda APBD 2020 Menjadi Perda Asahan.

Berita Viral
Bupati Asahan H Surya


Asahan- Metrolangkat-binjai.com


Sebanyak 7 fraksi di DPRD Kabupaten Asahan  setujui ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Asahan tahun anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Selasa (6/7/2021) digedung DPRD setempat.


Fraksi DPRD yang memberikan persetujuan yaitu Gerindra, Golkar, PDI. Perjuangan , Demokrat, PAN, PPP dan Nurani Keadilan 


 Bupati Asahan H. Surya, pada pidatonya mengucapkan terima kasih kepada Badan anggaran DPRD Kabupaten Asahan yang telah melakukan pembahasan atas laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, bersama tim anggaran Pemerintah Daerah sesuai jadwal.


Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui menjadi Peraturan Daerah maka untuk tahap berikutnya Rancangan Peraturan Daerah ini akan Kita sampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara, untuk di evaluasi, apakah telah sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.sebut H.Surya


Masih dikatakan H.Surya kepada para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selama melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020. Jika masih terdapat kendala dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan, Surya berharap agar melakukan koreksi, saran dan kritikan konstruktif yang disampaikan oleh badan anggaran  untuk dilakukan perbaikan


"Kinerja pengelolaan keuangan yang baik bukan hanya tentang kemampuan untuk menyerap seluruh anggaran yang telah dialokasikan, tetapi bagaimana dengan dana yang ada, kita mampu menghasilkan manfaat dari kegiatan yang kita laksanakan, dan tentunya tidak melanggar ketentuan perundangan yang berlaku" ujar Bupati


Terakhir Bupati Surya kembali menyampaikan bahwa  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2020 sebesar Rp 41.926.162.054,20 (Empat Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Puluh Empat Rupiah Dua Puluh Sen).


Selanjutnya akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah mendapat evaluasi dari pemerintah yang lebih tinggi dan seterusnya dapat ditampung pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) tahun anggaran 2021.(Pram)