Iklan

Selasa, 03 Agustus 2021, 11.28.00 WIB
Last Updated 2021-08-03T04:28:44Z
Kabar Sumut

Kabid LK Provsu Ini Diduga Perbuatan Melawan Hukum

Berita Viral

Medan - Metrolangkat-binjai.com


Seorang oknum Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara berinisial TS SH, disinyalir telah melakukan tindakan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam menangani kasus PKS PTPN II Sawit Seberang. 


Hal itu diperkuat dengan adanya dugaan  pemalsuan surat dinas atau dengan sengaja melakukan perbuatan yang diluar kewenangannya.


Penanganan setiap kasus semestinya sesuai dengan prosedur (SOP), namun oknum Kabid diduga melakukan tindakan tindakan yang berada diluar kewenangannya.


Seperti pengakuan salah seorang pegawai PTPN II PKS Sawit Seberang yang minta namanya dirahasiakan. Dia merasa resah dan heran dengan tindakan yang dilakukan oleh oknum ASN tersebut," katanya, Senin (2/8) kemarin.


Sebagaimana diamanatkan pada pasal 421 KUHPidana dan Pasal 263  ayat (1) KUHPidana bahwa penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan surat dapat dikategorikan perkara  tindak pidana.


 Kemudian dalam pasal 10 ayat (1) huruf e UU No.30 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta tidak menyalahgunakan kewenangan.


Berangkat dari hal tersebut, serta ditegaskan dalam ketentuan pasal 17 UU nomor 30 Tahun 2014, badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan, larangan itu meliputi larangan perbuatan yang melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang wenang.


Sementara itu, apabila tindakan yang dilakukan diluar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, dan bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan, Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangan dikategorikan menimbulkan kerugian keuangan Negara, memperkaya diri sendiri dan orang lain (Korupsi).


Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, dr Tengku Amri Fadli, M.Kes, menjelaskan terkait surat panggilan PRO JUSTITIA yang ditujukan kepada Manager PKS PTPN II Sawit Seberang, yang suratnya ditanda tangani sendiri oleh oknum TS SH dan bertindak atas nama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provsu. 


Namun nyatanya pendelegasian atau pelimpahan tersebut  tidak pernah ada. 

Bahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provsu dr Tengku Amri Fadli, M.Kes tidak pernah mengetahui terkait dengan Surat panggilan yang dibuat oleh TS oknum Kabid. 


Sedangkan yang menjadi pertanyaan, apakah hal ini adalah pembiaran atau justru patut diduga bahwa sang kadis takut sama bawahannya sehingga oknum kabid tersebut berani menandatangani surat panggilan terhadap PTPN II. Ada apa antara Kadis LH-SU dan oknum kabid tersebut, atau adakah kekuatan besar yang melindunginya.


Berdasarkan informasi yang diperoleh, telah ditemukan bahwa perihal Permintaan Keterangan yang ditujukan kepada Manager PT Perkebunan Nusantara II PKS Sawit Seberang dengan nomor 90/BP&PK/V/2021 tanggal 25 Mei 2021, tidak pernah dicatat dibuku agenda surat keluar Dinas Lingkungan Hidup Provsu. 


Hal ini terasa sangat janggal dan tergolong tindakan yang malanggar adminitrasi, serta perbuatan yang melampauhi wewenang. 


Kemudian, perihal Panggilan ke II yang ditujukan kepada Manager PT Perkebunan Nusantara II PKS Sawit Seberang dengan nomor 91/BP&PK/V/2021 tanggal  02 Juni 2021 juga tidak pernah dicatat dibuku agenda surat keluar Dinas Lingkungan Hidup Provsu.


Dilihat dari nomor surat yang ditandangani oleh oknum Kabid TS tersebut yang sudah sampai ke nomor 91, berarti patut dugaan, bahwa tindakan seperti ini sudah berulangkali dilakukan oleh oknum kabid tersebut. Dugaan tindakan yang sama telah terjadi sebanyak 91 kali, yang artinya bahwa yang bersangkutan  sudah memanggil perusahaan sebanyak 91 Industri. 


Dan jika dilakukan dengan tidak resmi, maka hampir bisa dipastikan bahwa kasus-kasus yang ditanganinya, meski tidak resmi, sudah diselesaikan secara non prosedur, bahkan terkategori gratifikasi. Maka muncul pertanyaan, kesiapa saja uang tersebut mengalir..?


Kemudian oknum Kabid tersebut yang selama ini dari informasi yang berkembang, diduga kuat berlindung dibalik oknum pejabat di inspektorat provsu, bahkan tak jarang juga info berkembang turut ditopang oleh wakil gubernur, bahwa penanganan perkara lingkungan yang dilakukannya tidak pernah ditembuskan kepada institusi penegak hukum. 


"Kami sudah konsultasi dengan personal di kejaksaan, bahwa setiap surat yang namanya guna penyidikan, baik dari Polri maupun dari PPNS harus mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke kejaksaan setempat dan nyatanya oknum sang kabid TS, tidak pernah mengirimkan SPDP ke kejaksaan Tinggi. Artinya, setidaknya ada 91 SPDP yang hilang lenyap, yang semestinya disampaikan ke kejaksaan Tinggi," kata sumber, yang minta namamya dirahasiakan. 


Atas dasar itulah, muncul pertanyaan, apakah benar oknum sang kabid tersebut adalah benar seorang PPNS – LH atau tidak Apakah dianya tahu dan paham SOP Penyidikan. Apabila tindakan yang dilakukan diluar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan, Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangan dikategorikan menimbulkan kerugian keuangan Negara, memperkaya diri sendiri dan orang lain (Korupsi).


Berdasarkan rujukan UU tersebut diatas, serta dari hasil investigasi yang dilakukan oleh tim, kami meminta pada aparat penegak hukum agar kiranya menindak tegas oknum kabid DLH Provsu tersebut, serta menelusuri tindakan tindakan kejahatan lainnya yang diduga kuta dilakukan olehnya. 


Hal ini sangat penting agar kasus ini terbuka, serta oknum tersebut atau yang terlibat bersamanya, dijatuhi hukuman yang setimpal. Semangat ini, sejalan dengan upaya Pemerintah saat ini dalam memutus mata rantai korupsi dan atau perbuatan melawan hukum oleh pejabat Negara, serta dunia usaha mendapatkan kepastian dan ketenangan dalam menjalankan usahanya. Namun, selain penegakan humum, sebagai ASN, kepada yang bersangkut layak dilakukan hukuman setimpal sebagaimana diamanatkan oleh UU dan peraturan lainnya.


Sedangkan TS selaku oknum Kabid ketika akan dikonfirmasi terkait dugaan tersebut, selaku menghindar. Dan ketika ditemui diruang kerjanya, yang bersangkutan tidak berada di tempat. (Bj-1)