Iklan

Sabtu, 14 Agustus 2021, 20.18.00 WIB
Last Updated 2021-08-14T13:18:55Z
Berita Terkini

Setelah 1 Muharram Diundurkan, Fraksi PKS DPRD Sumut Minta Pemerintah Mundurkan

Berita Viral


 Binjai - Metrolangkat-binjai.com


Sebagai upaya pencegahan dan penanganan penyebaran serta antisipasi munculnya klaster baru serta diharapkan bisa mengurangi mobilitas dan potensi penularan Covid-19, Pemerintah menggeser 2 hari libur Nasional di tahun 2021.


Adapun hari libur Nasional yang digeser yaitu peringatan Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang sebelumnya jatuh pada hari Selasa 10 Agustus 2021, digeser menjadi hari Rabu, 11 Agustus 2021.


Sedangkan satunya lagi yaitu Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang juga jatuh pada hari Selasa 19 Oktober 2021, digeser menjadi hari Rabu, 20 Oktober 2021.


Perubahan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Birokrasi Nomor 712, 1, dan 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menpan dan RB Nomor 642, 4, dan 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama.


Hal itu dibenarkan oleh Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin, beberapa waktu lalu. "Tahun Baru Islam tetap 1 Muharram 1443 H, bertepatan 10 Agustus 2021 M. Hari liburnya yang digeser menjadi 11 Agustus 2021 M," kata Kamaruddin dalam keterangan tertulis, Rabu (4/8) lalu.


Namun, hal itu tidak berlaku pada hari libur Nasional HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-76 yang juga jatuh pada hari Selasa, 17 Agustus 2021.


Hal itu menurut Ketua Komisi A DPRD Sumut dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hendro Susanto, dirasa kurang tepat jika libur Nasional pada peringatan hari Kemerdekaan Indonesia Ke-76 yang jatuh pada hari Selasa, 17 Agustus 2021, tidak dimundurkan.


Yang pertama menurut Hendro, terkait kebijakan Pemerintah dengan memundurkan hari libur Nasional pada tanggal 10 Agustus 2021 yang bertepatan dengan 1 Muharram 1443 Hijriah yang jatuh di hari Selasa, sehingga liburnya dimundurkan menjadi 11 Agustus 2021, yaitu pada hari Rabu. 


"Kalau kita melihat, menelaah dan mencermati, stetmen Pemerintah adalah untuk menghindari terjadinya libur panjang atau Long Weekend, yang merupakan bagian upaya untuk menurunkan preferensi Covid di Indonesia dan di seluruh Provinsi serta Kabupaten Kota. 

Tentunya hal itu kita apresiasi yaitu tentang hari liburnya. Tapi 1 Muharram tetap jatuh pada tanggal 10 Agustus Masehi," ungkap Hendro Susanto, saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (14/8).


Jika hal itu merupakan kebijakan Pemerintah, lanjut Hendro, maka kita dari DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Fraksi PKS DPRD Sumut, meminta kepada Pemerintah agar konsisten dan komitmen agar pekan depan dimana kita memasuki momentum 17 Agustus 2021 yang kebetulan jatuh di hari Selasa juga, juga harus diundur pada  hari Rabu.


"Karena acuannya adalah stetmen Pemerintah, yaitu menghindari Long Weekend karena berpotensi untuk terjadinya penambahan pasien Covid-19. Artinya, Pemerintah juga harus konsisten," tegas Hendro.


Sebab menurut Pria yang Pria yang pernah menjadi Staff Ahli di DPR RI ini, ketika Pemerintah Inkosisten, maka rakyat akan bertanya, ada apa Pemerintah ini??!!


"Sebab hari Selasa itu berdekatan dengan hari Ahad atau hari Minggu, yang jatuh pada 17 Agustus mendatang. Saya rasa ketika kita memundurkan hari liburnya ke hari Rabu, namun pelaksanaan 17 Agustus tetap di hari itu juga, yaitu hari Selasa, saya rasa tidak jadi masalah. Hal itu kalau kita mengacu berdasarkan stetmen Pemerintah," ujarnya.


"Jadi disinilah sebuah kebijakan, sebuah regulasi, sebuah keputusan itu harus memihak semuanya. Jangan Farsial dan jangan Inkonsistensi.

Rakyat ini melihat, di era demokrasi ini rakyat bisa mengkritisi," sambung Hendro Susanto.


Sebagai Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS Dapil XII (Binjai-Langkat) Hendro Susanto mengakui bahwa pihaknya di DPRD Sumut

mendapat masukan dari masyarakat, terkait libur Nasional 1 Muharram 1443 Hijriah yang jatuh pada hari Selasa, namun bisa diundur menjadi hari Rabu.


"Begitu juga seharusnya Pemerintah bisa mengundurkan libur 17 Agustus 2021, menjadi hari Rabu. Silahkan saja pilihannya, apakah di hari Selasa itu dilaksanakan Upacara 17 Agustus atau tidak. 


Yang penting liburnya jangan di hari Selasa, karena mengacu kepada beberapa hari yang lalu, yaitu memundurkan libur Nasional 1 Muharram 1443 Hijriah," beber Hendro, sembari mengatakan, hal tersebut dituntut oleh pihaknya, sehingga masyarakat juga tercerahkan.


Selain itu, lanjut pria berkacamata ini, ada hal yang lebih penting lagi, yaitu di momentum memasuki 17 Agustus yang Ke-76 ini, Fraksi PKS memandang bahwa Pemerintah harus bersungguh sungguh. 


"Sebab kalau kita bicara hati moniti, bahwa Vaksin harus dioptimalkan," urainya.


Sementara kita ketahui bersama, lanjut Hendro Susanto, ketersiadaan Vaksin di Negara kita masih terbatas, apalagi di Sumut. "Apa itu dianggap maksimal. 


Apalagi yang berkembang dalam  sebulan ini kalau mau mencairkan bantuan seperti contohnya BLT atau yang lainnya, harus ada Sertifikat Vaksin, sementara Pemerintah tidak hadir secara optimal untuk memenuhi kebutuhan Vaksin.

 Pertanyaannya, sejak kapan serifikat Vaksin menjadi alat tukar dalam regulasi negara kita," ucapnya penuh tanya.


Sebagai Wakil Rakyat, Hendro Susanto menegaskan bahwa Negara kita sudah mengatur alat identitas kita adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP).


"Artinya disini Pemerintah labil dalam membuat kebijakan. Jadi dalam hal me-edukasi masyarakat bukan harus ditakut takuti, seperti harus vaksin, nanti kalau tidak Vaksin bisa tidak dapat bantuan dan ssbagainya, atau nanti dicopot ini di copot itu.


 Ini kami nilai terkesan agak membodohi masyarakat. Bedakan donk. Vaksin ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab kemanusiaan," urai Hendro Susanto.


Untuk itu sebagai Politisi yang duduk di DPRD Sumut, Hendro Susanto kembali menegaskan bahwa dirinya tidak setuju bila di Provinsi Sumatera Utara, maupun di Kabupaten Kota yang ada di Sumut, ada oknum yang dengan sengaja menyampaikan kepada masyarakat bahwa syarat untuk mencairkan bantuan harus terlebih dahulu melakukan Vaksinasi.


"Inikan sebuah pembodohan. Apalagi di era Demokrasi serta di era Power Point O dan Flatform Digital seperti saat sekarang ini. Jadi tolonglah untuk semua Kepala Daerah supaya jangan latah.


 Lihatlah kembali regulasi, lihat bahwa kita adalah konteks kemanusian dan Vaksin merupakan bagian dari kehadiran kita dalam konteks kemanusian," demikian kata Hendro Susanto diakhir pembicaraannya. (Kus)