Iklan

Selasa, 28 September 2021, 12.34.00 WIB
Last Updated 2021-09-28T05:34:02Z
Berita Hari Ini

Daud Ketaren Minta Aparat Kepolisian Sikat Mafia Tanah Yang Rugikan Masyarakat

Berita Viral

 


Binjai - Metrolangkat-binjai.com


Daud Ketaren, pemilik tanah eks HGU PTPN 2 yang berada di Kecamatan Binjai Timur, merasa bersyukur atas adanya instruksi Presiden RI Ir H Joko Widodo, yang meminta aparat Kepolisian, untuk menindak tegas pelaku mafia tanah yang kerap merugikan masyarakat. 


"Ini merupakan instruksi dari Bapak Presiden. Sebagai masyarakat, saya berharap tentunya aparat Kepolisian dapat menjalankannya dengan baik," ungkap Daud Ketaren, saat dikonfirmasi awak media, Selasa (28/9) siang. 


Sebagai pemilik lahan dengan alas hak SK Gubernur tahun 1951 yang dikeluarkan pada tahun 1953, serta dikuatkan dengan SK Lurah Mencirim pada tahun 2010 yang ditandatangani oleh Erwin Syahputra S.Sos selaku Lurah Mencirim, Daud Ketaren juga berharap agar instruksi Presiden RI tersebut juga dijalankan di Kota Binjai.

"Sebab di Kota Binjai kami melihat ada sekelompok orang yang mencoba menjual tanah Kaplingan eks HGU PTPN 2 kepada masyarakat. Jelas ini sangat merugikan masyarakat yang membelinya," tegas pria berdarah Karo ini. 


Diketahui, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Drs Rusdi Hartono M.Si, berjanji siap menjalankan perintah Presiden RI, Ir H Joko Widodo, terkait instruksi agar aparat Kepolisian tidak ragu dalam menyelesaikan kasus dan menindak para pelaku mafia tanah yang kerap merugikan masyarakat. 


“Presiden memberikan instruksi kepada Polri untuk mengusut dengan tuntas masalah kasus mafia tanah. Tentunya ini akan dilaksanakan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat,” kata Brigjen Pol Rusdi dalam keterangannya, Jumat (24/9/2021) dilansir dari Kabarpolri.com.


“Instruksi itu juga sudah didengar oleh seluruh Polri. Baik Kasatwil, Kapolda, Kapolres, Kapolsek semuanya sudah mendengar dan akan dilaksanakan,” imbuhnya.


Brigjen Pol Rusdi lantas mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang menjadi korban dan mengetahui aksi mafia tanah agar melaporkannya ke pihak kepolisian.


“Silakan kalau ada laporan terkait mafia tanah laporkan saja. Karena sudah jelas sesuai dengan instruksi presiden dan pasti Polri akan menegakkan hukum,” jelas Brigjen Pol Rusdi. (Kabarpolri/red)