Iklan

Sabtu, 11 September 2021, 06.21.00 WIB
Last Updated 2021-09-10T23:22:54Z
Berita Hari Ini

Duh..,.!!! Di Binjai Tukang Pecal Dikenakan Pajak Rp.3 Juta/Bulan

Berita Viral
Kak Nur pedagang Pecal yang ditagih Rp.3 juta per bulan saat ditemui dilokasi daganganya.


 Binjai - Metrolangkat-binjai.com


Setelah viral karena menagih retribusi Pajak konsumen kepada pedagang Bakso sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) per bulan, kini Pemko Binjai kembali diviralkan dengan menagih Pajak kepada seorang Penjual Pecal sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) per bulan. 


Adalah, Nurlia Ningsih (52) seorang Penjual Pecal yang beralamat di Jalan Dr Wahidin, Lingkungan VI Kelurahan Sumber Mulyo Rejo, Kecamatan Binjai Timur, yang mengaku terkejut saat ditagih Pajak Konsumennya oleh Pemko Binjai, beberapa hari lalu. 


Besarnya Pajak konsumen yang dibebankan kepada wanita yang akrab disapa Mbak Nur dan mempunyai tempat jualan "Warung Mbak Nur" tersebut, membuat sebagian tokoh masyarakat merasa kecewa dengan jumlah retribusi Pajak yang ditagihkan. 


Salah seorang yang mengaku prihatin dengan penjual Pecal itu adalah Anggota DPRD Sumut fraksi PKS. Hendro Susanto. Ditemani oleh timnya, ia pun menyambangi lokasi jualan wanita berhijab tersebut, Jumat (10/9).


Menurutnya, untuk mengatasi permasalahan ini, seluruh instrumen harus ikut hadir, seperti Legislatif, Eksekutif, guna berdiskusi. 


"Kami dari DPRD Sumut hadir disini untuk memotivasi ibu Nur, InsyaAllah. Untuk itu kami memyarankan kepada beliau atau anaknya, agar segera datang ke BPKPAD Kota Binjai dan membuat surat klarifikasi. Nanti jelaskan juga kesanggupan membayarnya," ungkap Hendro kepada Nurlia Ningsih.

Diakui oleh Politisi dari PKS ini, disaat kondisi PPKM seperti saat sekarang ini, dirinya sangat mengetahui bahwa perekonomian masyarakat tentunya sangat menurun. "Contohnya seperti Ibu Nur, yang berjualan pecal. 


Dengan adanya PPKM ini, tentunya berimbas terhadap ekonominya. Dengan kondisi seperti saat ini, seharusnya Pemerintah hadir untuk memberikan pinjaman modal.


 Apalagi dimasa Pandemi Covid. Bukan malah mengeluarkan kebijakan yang merugikan pedagang," tegas Hendro Susanto dengan nada kecewa. 


"Untuk itu, hari ini PKS hadir bersama Ketua DPD Kota Binjai dan Ketua DPC, hadir disini sebagai bentuk kepedulian kami kepada masyarakat dan pedagang yang terdzolimi dan menurut kami hal itu tidak dibenarkan dalam kondisi PPKM seperti saat ini," sambung pria yang pernah menjadi Staff ahli DPR RI ini. 


Pria yang saat ini juga menjabat Ketua Komisi A DPRD Sumut ini juga mengaku sangat menyesalkan adanya kebijakan tersebut. "Kenapa Binjai yang menjadi sorotan Nasional. 


Seharus Binjai dengan Kota yang ramah dan masyarakatnya yang religius, tidak melakukan blunder dengan mengeluarkan kebijakan seperti ini," ujarnya. 


Untuk itu, Hendro Susanto meminta kepada BPKPAD Kota Binjai agar adil dalam menerapkan pungutan Pajak yang dilaksanakan, jika hal tersebut berpedoman pada Undang Undang 28 Tahun 2009 dan Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. 


"Kepada BPKPAD Kota Binjai, kalau memang mau begitu, turunkan semua pasukanmu ke semua warung warung dan semua restoran besar. 


Harus adil dong!!Jangan masyarakat yang disuruh kesana dan jangan membuat asumsi asumsi survey setiap datang ke pedagang," ucap Hendro dengan tegas.


Disinggung apakah hal tersebut sengaja diciptakan agar masyarakat datang ke BPKPAD, Hendro menduga bahwa indikasi itu ada.


"Indikasi itu ada, tetapi harusnya bijak. Seharusnya BPKPAD turun jemput bola, bahkan Pak Amir (Walikota Binjai-red) juga ikut turun.


 Sebab dengan kondisi seperti ini yang sudah viral nasional, beliau bisa mengoreksi kebijakannya dan dapat menegur BPKPAD agar bisa lebih baik dalam membuat kebijakan," ucap Hendro Susanto.


Lebih lanjut diungkapkan Pria yang juga dipercaya menjadi Wakil Fraksi PKS DPRD Sumut ini, dengan turunnya Walikota Binjai ditengah tengah masyarakat, tentunya dapat mendengar langsung keluhan warganya.


"Manusia harus disentuh dengan hatinya, bukan dengan otoriter. Yakinlah, masyarakat akan berkontribusi dalam pembangunan, namun gunakan hati dan gunakan regulasi yang layak. Begitu pun kalau Perda No. 3 tahun 2011 itu tidak layak, kami harap direvisi dan ini PR buat DPRD Binjai," beber Hendro. 


Sebagai Wakil Rakyat, Hendro juga meyakini masih ada cara cara lain untuk meningkatkan PAD Kota Binjai tanpa menyakiti hati masyarakat. 


"Kalau judulnya ingin meningkatkan PAD, kita bisa gunakan instrumen instrumen lain yang bisa memperbesar PAD kita kedepannya, dan BPKPAD pasti tau bagaimana menemukan sumber pendapatan yang baru untuk digunakan belanja berikutnya pada tahun mendatang maupun di P tahun 2021," tuturnya.


"Kalau memang mau belajar, silahkan!!! DPRD Sumut siap memberikan solusi dan berdiskusi. Kami punya ilmu, kami punya skill, dan insyaAllah bisa ditemukan bagaimana solusi mencari sumber sumber pendapatan baru untuk pembangunan kota Binjai kedepannya. 


Ingat!!! Yang penting tegak lurus, berani dan kita bersih," tegas Hendro Susanto diakhir pembicaraannya, sembari memberikan tali asih kepada Nurlia Ningsih.


Rasa haru pun terlihat dari raut wajah Mbak Nur (panggilan akrab Nurlia Ningsih) saat dikunjungi Hendro Susanto, ysng merupakan anggota DPRD Sumut fraksi PKS, bersama tim. 


Sebagai masyarakat kecil yang hanya berprofesi sebagai seorang Penjual pecal, ia mengakui bahwa jumlah pungutan retribusi Pajak konsumen yang ditagihkan kepadanya tersebut sangat memberatkan. 


"Kami ini orang susah. Penghasilan kami saat sekarang ini tidak menentu, dirata ratakan berkisar Lima Puluh Ribu setiap harinya. 


Kalau tagihan Pajaknya sampai berjuta juta, sama saja dengan membunuh kami," ucap Mbak Nur yang mengaku sudah berjualan sekitar 32 tahun sembari menangis.


Sebagai masyarakat, Mbak Nur juga meminta kepada Pemko Binjai, agar bijaksana dalam menetapkan jumlah retribusi Pajak yang dimaksud berdasarkan omset penghasilan dan tidak tebang pilih.


Turut hadir dalam kunjungan itu, Ketua DPD PKS Kota Binjai Muhty Ardiansyah S.Pd, Anggota DPRD Binjai Khairil Anwar, Ketua PAC PKS di 5 Kecamatan yang ada di Kota Binjai, serta beberapa tokoh masyarakat setempat diantaranya Syaifuddin. (Tra)