Iklan

Rabu, 01 September 2021, 12.18.00 WIB
Last Updated 2021-09-01T05:18:45Z
Berita Hari Ini

Paguyupan Pengusaha Kuliner Binjai Datangi Kantor DPRD

Berita Viral


Binjai - Metrolangkat-binjai.com


Beberapa masyarakat yang mewakili pelaku usaha dan tergabung dalam Paguyuban Pengusaha Kuliner Kota Binjai, mendatangi Gedung DPRD Binjai yang beralamat di Jalan T Amir Hamzah, Kecamatan Binjai Utara, Rabu (1/9).


Adapun maksud dari kedatangan mereka (Paguyuban Pengusaha Kuliner Kota Binjai) yaitu terkait penerapan Pajak yang akhir akhir ini getol dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Binjai. 


"Kedatangan kami ini dalam rangka penerapan Pajak. Artinya, dalam melakukan penerapan Pajak, tentunya diperlukan suatu waktu yang tepat," ungkap salah seorang perwakilan Paguyuban Pengusaha Kuliner,  Edi Aswari.


Adapun alasan diperlukannya waktu yang tepat menurut Edi Aswari, dikarena saat ini kondisi ekonomi kehidupan sosial dan daya beli yang terbatas.


"Dimasa Pandemi ini, kalau konsumen dikenakan Pajak, tentunya masyarakat menjadi terbebani," ujar pria yang mempunyai usaha Kuliner dengan nama Veteran Cafe.


Sementara itu, Ketua DPRD Binjai H Noor Sri Syahalam Putra ST, yang langsung menerima kedatangan perwakilan Paguyuban Pengusaha Kuliner Kota Binjai, mengatakan, kedatangan mereka meminta agar retribusi Pajak dapat ditunda dulu pengutipannya.


"Sebab mereka mengatakan, dimasa Pandemi ini mereka mengaku merasa kesulitan," terang H Kires, sapaan akrab H Noor Sri Syahalam Putra ST. 


Tidak hanya itu, lanjutnya, para pelaku usaha yang datang ke Gedung DPRD Binjai juga meminta perlunya pengutipan Pajak agar dievaluasi kembali.


"Karena menurut mereka harus ada klasifikasinya, contohnya seperti Cafe sekian persen, harus dibedakan dengan pengusaha gorengan," tutur H Kires saat dikonfirnasi awak media usai menerima perwakilan Paguyuban Pengusaha Kuliner Kota Binjai.


"Kedatangan mereka juga untuk meminta upah pungut dari pengutipan Pajak itu. Artinya, pelaku usaha tidak memungut langsung kepada konsumen, melainkan ada seseorang yang telah ditugaskan untuk memungut Pajak konsumen sebesar 10 Persen itu," sambung Politisi dari Partai Golkar ini. 


Disoal apakah akan ada perubahan Peraturan Daerah (Perda) karena adanya protes pelaku usaha terkait pengutipan Pajak, Pria yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar ini menegaskan bahwa hal itu tidak mungkin.


"Perda mungkin tidak berubah, hanya Perwa-nya saja yang dirubah. Artinya, Perda nomor 3 tahun 2011 dan akan diteruskan dengan Perwa," ungkapnya, sembari mengatakan bahwa yang disampaikan tersebut bukan dari Lembaganya,  melainkan permohonan dari para Pelaku usaha yang tergabung dalam Paguyuban Pengusaha Kuliner Kota Binjai. (Kus)