Iklan

Sabtu, 04 September 2021, 18.39.00 WIB
Last Updated 2021-09-04T12:24:28Z
Berita Hari Ini

Wakil Ketua Fraksi PKS Soroti Galian C Ilegal Di Binjai Selatan

Berita Viral

 
Hendro Susanto

Binjai - Metrolangkat-binjai.com


Hingga saat ini, aktifitas Galian C yang berada di Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, yang menurut warga sekitar tidak resmi alias ilegal, masih terus beroperasi. Parahnya lagi, aktifitas itu sudah berlangsung hingga belasan tahun. 


Tidak hanya itu, ratusan hektar sawah yang berada di Desa Beguldah 2 bahkan terancam gagal panen karena mengering/kekurangan air disebabkan sungai yang biasanya untuk mengairi sawah para petani, mengalami pendangkalan akibat terus beroperasinya aktifitas Galian C ilegal itu. 


Keringnya lahan persawahan para petani tentunya sangat merugikan masyarakat sekitar yang umumnya bergantung dari sektor pertanian untuk kehidupan mereka sehari hari.


Selain meminta Walikota Binjai untuk turun langsung ke persawahan milik mereka, warga juga meminta orang nomor 1 di Kota Binjai ini untuk memikirkan nasib warganya yang sudah belasan tahun menderita karena tidak ada konpensasi apapun dari pengusaha Galian C ilegal kepada masyarat sekitar. 


Warga juga meminta Walikota Binjai untuk segera meninjau langsung Galian C ilegal yang berada dilokasi Eks HGU PTPN2 tersebut, sehingga mengetahui dampak yang ditimbulkan dan menyengsarakan masyarakat disekitar lokasi. 


Dampak lainnya akibat terus beraktifitasnya Galian C ilegal tersebut menurut warga adalah rusaknya badan Jalan yang dipergunakan untuk perlintasan Truk yang membawa material Galian C ilegal. Padahal, pengaspalan badan Jalan tersebut menggunakan dana dari APBD.


Ironisnya lagi, parit parit seperti irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Kota Binjai dan menurut masyarakat sekitar menelan anggaran sekitar Rp 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) yang berfungsi untuk mengalirkan air ke lahan pertanian milik warga, sudah lama mengering akibat sungai yang dangkal karena dipenuhi dengan lumpur yang berasal dari aktifitas Galian C ilegal tersebut.


Terkait hal itu, Wakil Ketua Fraksi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hendro Susanto, akhirnya angkat bicara. Menurutnya, peran seorang Kepala Pemerintah Daerah sangat penting dalam menyikapi keluhan masyarakat yang selama ini terdampak aktifitas Galian C ilegal yang hingga kini masih terus beroperasi. 


"Dalam hal ini, seharusnya peran Walikota yang tegas. Sebab umumnya para pengusaha galian C ilegal membandel," ungkap Hendro Susanto, saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (4/9) Sore.


Pun begitu, lanjutnya, dirinya juga mengakui belum mengetahui pasti apakah Galian C yang dimaksud itu legal atau ilegal. 


"Kalaupun punya izin (legal-red) maka fungsi pengawasan terhadap kegiatan galian C yang dimaksud harus serius oleh Walikota Binjai. Kasihan warga sekitar yang merasakan dampaknya," tegas Hendro, sembari menambahkan, Walikota harus hadir demi memberikan perlindungan kepada warganya. 


Sebab menurut pria berkacamata yang juga dipercaya sebagai Ketua Komisi A DPRD Sumut ini, saat ini yang dibutuhkan adalah aksi nyata dari seorang Kepala Daerah (Walikota Binjai). 


"Buat plank besi di Kota Binjai serta optimalkan Dishub untuk melakukan razia tonase truk yang melintas," tegas Politisi dari PKS ini.


Lebih lanjut dikatakan pria yang juga pernah menjadi Staff Ahli DPR RI ini, Peraturan Daerah (Perda) terkait larangan truk yang melebihi beban muatannya. 


"Buat Perda larangan truk melintas Kota Binjai. Semisal, truk yang melebihi 10 ton beban jalan tidak diperbolehkan melintas," tegas Hendro Susanto. 


Diakhir pembicaraannya, Hendro Susanto menghimbau kepada Pemerintah maupun masyarakat, untuk bersama sama menjaga fasilitas pembangunan seperti Jalan yang anggarannya diambil dari APBD. 


"mari kita jaga setiap jengkal lahan dan jalan yang ada di wilayah Binjai," demikian kata Hendro Susanto diakhir pembicaraannya.


Sebelumnya, Walikota Binjai Drs H Amir Hamzah M.AP, saat dikonfirmasi awak media, Selasa (26/7) lalu, menegaskan akan memastikan dulu apakah tanah pertanian itu milik warga atau lahan Eks HGU PTPN 2. (MUL)