Iklan

Senin, 25 Oktober 2021, 21.58.00 WIB
Last Updated 2021-10-25T14:58:46Z
Partai Politik

Tegas,DPD PKS Binjai Tolak Pemilu 2024 Digelar Mei Mendatang

Berita Viral

 
Muhty Ardiansyah S.Pd

Binjai - Metrolangkat-binjai.com


Beberapa elit politik ditingkat Pusat banyak yang tidak menyutujui usulan Pemerintah dalam melaksanakan Pemilu yang rencananya akan digelar pada 15 Mei 2024 mendatang.


Penolakan digelarnya Pemilu pada 15 Mei 2024 mendatang dikarenakan mempertimbangkan beban kerja KPU serta untuk mencegah irisan antara proses pemilu (Pileg dan Pilpres) yang belum selesai dengan tahapan Pilkada yang harus segera dimulai, yaitu Pilkada Serentak mundur ke tahun berikutnya yaitu 19 Februari 2025. 


Opsi dari Pemerintah tersebut ternyata juga tidak serta merta ditolak oleh elit Politik ditingkat Pusat saja. Namun, penolakan itu terjadi hingga ke tingkat Kabupaten Kota. 


Salah satunya adalah DPD PKS Kota Binjai. Melalui Ketuanya, Muhty Ardiansyah S.Pd, ia menegaskan bahwa PKS yang merupakan Partai Politik berbasis islam, tidak sepakat dengan opsi Pemerintah yang menginginkan Pemilu 2024 digelar pada 15 Mei mendatang.


"Sebelumnya salah seorang Kader PKS yang duduk di Parlemen (Mardani Ali Sera-red) menegaskan bahwa PKS tidak sepakat akan opsi dari pemerintah yang menginginkan Pemilu 2024 digelar 15 Mei. Karena menurut kami memang ada baiknya jika itu digelar di bulan Februari. Sebab, opsi KPU yang akan melaksanakan Pemilu pada Februari, lebih memberi kesempatan bagi penyelenggara untuk bekerja dengan baik," kata Muhty Ardiansyah, saat dikonfirmasi awak media, Senin (25/10) siang.


Sebagai Ketua DPD PKS Kota Binjai, Muhty juga menambahkan bahwa dalam hal ini Pemerintah juga harus mempertimbangkan pendapat KPU.


"Sah sah saja Pemerintah memberikan usulan waktu pelaksanaan Pemilu 2024. Namun, berdasarkan Undang-undang, KPU memiliki hak untuk menetapkan hari pencoblosan. Jadi dalam hal ini Pemerintah perlu mendengar pertimbangan KPU juga Komisi II DPR RI yang menbidangi Pemilu," tegas Muhty, sembari menambahkan, karena hakikatnya Pemilu dan Pilkada adalah memilih eksekutif dan legislatif yang akan bekerja untuk rakyat, sehingga sangat erat kaitannya dengan pengetahuan pemilih terhadap para calonnya.


Diketahui, jadwal Pemilu 2024 belum diputuskan. Hal ini dikarenakan baik Pemerintah maupun KPU masih memiliki rencana yang berbeda, diantaranya, KPU mengusulkan Pemilu (Pemilu Presiden dan Legislatif) dilaksanakan pada 28 Februari 2024 dan Pilkada akan dilaksanakan pada 27 November 2024. 


Sementara, Pemerintah melalui Menkopolhukan mengusulkan Pemilu dilaksanakan pada 15 Mei 2024 dan Pilkada Serentak mundur ke tahun berikutnya yaitu 19 Februari 2025. 


Adapun pertimbangan yang digunakan diantaranya, mempertimbangkan efisiensi dan kondusifitas politik (dengan memperpendek waktu antara Pilpres dan Pelantikan Presiden terpilih harapannya situasi akan lebih kondusif)


Sementara secara konstitusional, berdasarkan UU No 10 Tahun 2016 jadwal pelaksanaan Pilkada telah ditetapkan Tahun 2024, sehingga apabila Pilkada dimundurkan maka Pemerintah harus melaksanakan revisi terhadap UU Pilkada.


Sementara tahapan Pemilu harus sudah dimulai 25 Bulan sebelum hari pemungutan suara, sementara masa tugas KPU Prov dan Kab/Kota akan habis pada Tahun 2023, 2024 dan 2025. (Kus)