Iklan

Rabu, 24 November 2021, 14.21.00 WIB
Last Updated 2021-11-24T07:21:12Z
Berita Hari Ini

Pemko Binjai Gelar Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Berita Viral

 


Binjai - Metrolangkat-binjai.com


Pemerintah Kota (Pemko) Binjai menggelar "Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik di Kota Binjai" yang dilaksanakan di Aula lantai ll Pemerintah Kota yang beralamat di Jalan Jend Sudirman, Kota Binjai, Rabu (24/11).


Walikota Binjai Drs H Amir Hamzah MAP, dalam.sambutannya yang dibacakan oleh Sekdako Binjai, Irwansyah Nasution S.Sos, mengatakan, informasi merupakan sumber kebutuhan pokok, karenanya informasi sangat diperlukan bagi semua Insan manusia untuk mendapatkan suatu komunikasi informasi.


"Suatu hal dalam melakukan suatu komunikasi harus memiliki data, sehingga inforrmasi bisa berjalan," ungkap Walikota Binjai diwakili Sekdako Irwansyah Nasution, sekaligus membuka kegiatan tersebut secara resmi.


Sedangkan kepada petugas PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), Walikota Binjai berharap kedepannya harus mampu menyimpan data dan menyampaikannya ke publik.

Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik di Kota Binjai

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Sumut, Robinson Simbolon, dalam paparannya yang mengusung judul "Memahami UU Keterbukaan Informasi" menegaskan, adapun tujuan Undang Undang KIP meliputi jaminan hak warga negara dan meningkatkan peran aktif masyarakat.


"Tidak hanya itu, mengembangkan ilmu pengetahuan, mendorong partisipasi masyarakat, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan meningkatkan pelayanan informasi, juga tujuan dari Undang Undang KIP," ujar Robinson Simbolon.


Dipercaya sebagai narasumber, Robinson juga menjelaskan manfaat dari Undang Undang KIP. "Manfaatnya ada beberapa hal, yakni transparansi dan akuntabilitas Badan Publik, Akselarasi pemberantasan KKN, terciptanya tata kelola pemerintahanan yang baik dan optimalisasi perlindungan hak hak masyarakat terhadap pelayanan publik," urainya.


Dihadapan sekitar 80 hadirin serta tetap mematuhi Protokol Kesehatan, Ketua KIP Sumut juga menjelaskan kewajiban Badan Publik, yaitu menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi Publik, membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi, membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan baik dari segi pertimbangan IPOLEKSOSBUDHANKAM serta memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.


"Adapun hak Badan Publik diantaranya berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan," beber Robinson Simbolon.


Sedangkan informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, menurut Robinson Simbolon meliputi informasi yang dapat membahayakan negara, Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan/atau informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.


Selanjutnya, sesi tanya jawab yang dipandu oleh Kabid Kominfo Pemko Bimjai, Dini, juga menjadi bagian dalam kegiatan ini. 


Hadir dalam kegiatan tersebut, Walikota Binjai diwakili oleh Sekdako Binjai H Irwansyah Nasution S.Sos, Ketua KIP Sumut Robinson  Simbolon, Kadis Kominfo Kota Binjai H Ahmad Ilham SH MAP beserta jajaran, para Sekretaris SKPD Kota Binjai selaku pembantu PPID, serta para Operator. (Kus)